Singkirkan Loyalis Sjachroedin, Muluskan Jalan Herman HN

BANDARLAMPUNG – Dipilih dan ditetapkannya Sudin, S.E., sebagai Ketua DPD PDI-Perjuangan (PDI-P) Provinsi Lampung diduga kuat untuk memuluskan langkah Herman HN. Ini terkait dengan tekad Walikota Bandarlampung itu untuk maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Lampung pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018 mendatang.

Menurut sumber koran ini yang ada di lingkungan PDI-P, penyusunan kabinet kepengurusan DPD PDI-P Lampung dengan mengesampingkan para loyalis Sjachroedin ZP, semata untuk memuluskan langkah Herman HN untuk maju dalam Pilgub Lampung. Caranya lewat tangan dan lobby Sekretaris DPD PDI-P Lampung, Mingrum Gumay.

Skenario pertama, Mingrum Gumay lewat Pelaksana Harian (PLH) Bambang DH ke jalur Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P, Hasto Kristyanto. Sementara skenario kedua, Mingrum Gumay lewat jalur Ismayatun kepada Puan Maharani, putri Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Sukarnoputri.

“Kebetulan saat ini ada staf pribadi Ismayatun yang menjadi Wakil Ketua DPD PDI-P Provinsi Lampung,” terang sumber koran ini yang mewanti-wanti agar namanya tidak ditulis.

Sayangnya saat akan dikonfirmasi mengenai isu ini, Sekretaris DPD PDI-P Lampung, Mingrum Gumay belum memberikan jawaban. Pesan yang dikirimkan wartawan koran ini, belum terbalas. Begitu pula saat ditelpon, Mingrum Gumay, belum bersedia menjawab.

Seperti diberitakan pengangkatan Sudin sebagai Ketua DPD PDIP Lampung masih menyisakan persoalan dan riak ketidakpuasan. Pasalnya dari struktur kepengurusan terbaru, tercatat beberapa loyalis mantan Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP ternyata terpinggirkan. Bahkan ada beberapa nama yang merupakan orang dekat Ketua DPD PDI-P Provinsi Lampung dua periode ini yang tidak diakomodir dalam surat keputusan kepengurusan yang baru.

Sebut saja, Syafariah Widianti atau yang lebih dikenal dengan panggilan Atu Ayi. Kakak kandung Sjachroedin ZP kini digeser dari jabatannya. Sebelumnya Atu Ayi berstatus sebagai Bendahara DPD PDI-P Lampung. Namun kini pindah menjadi Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak. Sementara jabatan bendahara dipercayakan ke Ketua DPRD Lampung, Dedy Afrizal.

Lalu, sedikitnya ada tiga pengurus inti DPD PDI-P Lampung diera Sjachroedin yang tidak masuk dalam kepengurusan di era Sudin. Mereka adalah Suhardi Buyung, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. Lalu, H. Muhammad Habib Purnomo, Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan. Terakhir, Hj. Mety Herawati, Wakil Sekretaris Bidang Program.

Kepastian ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PDI-P Nomor 15-B/KPTS-DPD-DPP/VIII/2017 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi DPD PDI-P Provinsi Lampung. Surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto ini tertanggal 26 Agustus 2017.

Saat dikonfirmasi, Suhardi Buyung tidak membantah bahwa dirinya merupakan loyalis Sjachroedin ZP. “Karenanya saya memilih mundur. Saya tidak kenal dengan Sudin. Apalagi keberadaannya diarus bawah memang tidak dikehendaki. Jadi andai saya masuk kepengurusan, pasti tidak cocok dan saya tolak,” terang Suhardi Buyung.

Suhardi Buyung mengaku sudah mengkonsultasikan perihal mundurnya dia dari kepengurusan PDI-P Lampung kepada Sjachroedin ZP. “Beliau (Sjachroedin ZP,red) berpesan agar sabar dan melihat kedepan,” tegasnya.

Lain lagi yang dikatakan H. Muhammad Habib Purnomo. Meski tidak mengaku secara tegas merupakan loyalis Sjachroedin, dia juga mengaku heran tidak masuk dalam pengurus DPD PDI-P Provinsi Lampung yang baru. Padahal dalam setiap kegiatan partai, dirinya paling aktif.

“Waktu saya sebagai Wakil Ketua DPD PDI-P Lampung, bisa dicek saya yang paling rajin setiap kegiatan partai. Malah Pak Sudin yang tidak aktif, karenanya saya tidak kenal dengan beliau,” tuturnya heran.

Habib Purnomo pun yakin tidak masuknya dia dalam kepengurusan yang baru bukan karena keinginan dari DPP PDI-P. Pasalnya dia mengaku memiliki hubungan yang dekat dengan pengurus DPP PDI-P, termasuk Sekjen, Hasto Kristiyanto.

“Jadi mungkin ada kelompok di Lampung yang tidak ingin saya masuk,” terangnya.

Dari berbagai sumber koran ini sendiri ada kesan nuansa nepotisme dalam penyusunan kepengurusan DPD PDI-P Provinsi Lampung. Yakni masuknya sosok Taufik David, S.E., dan Hj. Siska, S.E., sebagai Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Wakil Ketua Bidang Maritim. Padahal, Siska diketahui merupakan kakak ipar dari Taufik David. “Dan saya yakin DPP tidak tahu soal ini. Adanya kakak-adik dalam satu kepengurusan,” terang sumber koran ini.

Untuk diketahui meski ada penolakan, DPP PDI-P resmi menetapkan Sudin sebagai ketua definitif. Penetapan Sudin diputuskan dalam rapat koordinasi DPP PDI-P dan DPD beserta 15 ketua dan sekretaris DPC PDI-P se-Lampung, Jumat (25/8) di Jakarta. Sudin adalah anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Lampung. Ia sudah dua periode duduk di Senayan.

“Hasilnya sudah diputuskan. Saya dipercaya ditugaskan menjadi ketua DPD PDI-P Lampung,” kata Sudin.

Sudin menyatakan akan secepatnya konsolidasi menyeluruh kepada semua pihak. “Kita segera konsolidasi. Karena ini perintah Ibu Ketua Umum dan Sekjen, untuk merangkul semua kader agar tetap solid dan berjalan pada track-nya. Saya akan konsolidasi kepada semua pihak baik itu internal maupun eksternal partai,” jelasnya.

Sebelumnya beberapa perwakilan pengurus anak cabang (PAC) dari 15 kabupaten/kota di Lampung mendatangi dan mendemo kantor DPD PDI-Perjuangan Lampung di Jalan Soekarno Hatta, Tanjungsenang. Maksud kedatangannya hendak menyatakan penolakan keputusan DPP yang menjadikan Sudin sebagai ketua DPD PDIP Lampung definitif.

Menurut Koordinator Arus Bawah Kader PDIP Yohanes Joko Purwanto penetapan Ketua DPD harus sesuai aturan. Dikatakannya jika PDIP mau berkembang maka harus menolak Sudin. “Tetapi jika masih diteruskan kami akan melepaskan kartu keanggotaan,” ancamnya.

Ia menilai, PDIP sudah tidak demokratis lagi karena tidak mendengarkan aspirasi kader PAC. “Karena PDIP sudah tidak taat aturan, tidak mendengarkan pendapat dari arus bawah, jadi untuk apa kami masih menyimpan kartu keanggotaannya,” tandasnya.

Mereka ditemui wakil ketua bidang Bapilu DPD PDI-P Lampung Buyung Suhardi. “Tadi perwakilan dari PAC se-Provinsi Lampung mereka menolak keputusan DPP, yang memutuskan bahwa ketua DPD Sudin. Karena melanggar aturan partai, yang layak dan pas termasuk dalam aturan 027, itu Mukhlis atau Bambang Suryadi. Jadi semuanya menolak jika DPP tidak mendengar aspirasi mereka akan hadir memerahkan ke kantor DPD, langsung ke DPP,” kata Buyung.(red)