BANDARLAMPUNG � Tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, S.E., S.H, kembali mengkritisi soal pengurukan dan rencana pembangunan kawasan bisnis di lahan eks hutan kota depan SMAN 5 Bandarlampung dan SMPN 29 Bandarlampung. Ini menyikapi undangan dari pengusaha yang juga Direktur PT. Hasil Karya Kita Bersama (HKKB), Mintardi Halim kepada masyarakat. Yakni guna konsultasi publik membahas penyusunan studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) terkait rencana kegiatan pembangunan perumahan dan ruko di Jl. Soerkarno Hatta, Kelurahan Waydadi dan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame dan Kelurahan Wayhalim Permai, Kecamatan Wayhalim.

�Masalah ini bukan semata soal AMDAL. Tapi yang krusial dibahas mengapa bisa terjadi pelepasan hak kepada pengembang. Padahal lahan ini dulu merupakan hutan kota atau kawasan ruang terbuka hijau. Ini yang harus di kritisi dikaji mendalam. Termasuk membongkar seandainya ada pelanggaran hukum atau praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) sehingga bisa terjadi alih fungsi hutan kota,� tegas Alzier yang saat ini maju sebagai Caleg DPR RI Dapil Lampung I dari Partai Golkar dengan Nomor Urut 4, Jumat, 12 Januari 2024.

Pada kesempatan ini, Alzier kembali minta Pemprov Lampung dan Pemkot Bandarlampung bertanggung-jawab dampak alih fungsi di bekas lahan hutan kota yang kini dilakukan pengurukan. Stop semuanya. Jangan sampai setelah ada bencana, baru menyesal dan mencari alasan.

�Pemprov Lampung maupun Pemkot Bandarlampung jangan takut, jika ada pihak atau perusahaan besar dibalik aksi pengurukan alih fungsi di bekas lahan hutan kota. Jika memang ditemukan ada kesalahan, ada proses perizinan yang belum selesai, sikat-sikat wae yewww. Negara jangan sampai kalah dengan kelompok atau perorangan,� tegasnya.

Sebelumnya harapan beberapa tokoh masyarakat Kelurahan Waydadi dan Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame agar dilakukan sosialisasi pengurukan dan rencana pembangunan kawasan bisnis di lahan eks hutan kota direspon. Pengusaha Mintardi Halim menjadwalkan dan mengundang beberapa tokoh masyarakat setempat melakukan konsultasi publik. Adapun yang dibahas antara lain masalah penyusunan studi AMDAL.

�Undangan sudah saya terima. tempatnya di Hotel Nusantara Syariah, Hari Sabtu, 13 Januari 2024, Pukul� 09.00 WIB sampai dengan selesai,� ujar tokoh masyarakat Waydadi Baru yang juga mantan Sekretaris Daerah Pemkab Tulang Bawang, H. Darwis Fauzi, Jumat, 12 Januari 2024.

Darwis Fauzi sendiri pernah mendesak Pemkot melakukan sosialisasi rencana pembangunan kawasan bisnis di lahan eks hutan kota. �Kami harap Pemkot beserta jajaran Camat-Lurah dapat memfasilitasi agar pihak owner atau pengusaha melakukan sosialisasi rencana�pembangunan kawasan bisnis pembangunan di kawasan tepatnya yang berlokasi di depan SMPN 29 Bandarlampung dan SMAN 5 Bandarlampung,� tutur H. Darwis Fauzi, Senin, 8 Desember 2023.

Adapun materi sosialisasi mencakup site plan pembangunan. Serta dokumen izin bangunan dan Amdal (Andal/RKL/RPL). Hal ini dikarenakan pembangunan dikhawatirkan berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Khususnya fasilitas umum dan fasilitas sosial. Mulai dari rumah warga, sarana pendidikan hingga rumah ibadah dan lainnya.

�Misalnya jika tidak ditata dan dikelola dengan baik, maka akan terjadi banjir besar di wilayah sekitar,� tegas Darwis Fauzi lagi didampingi tokoh masyarakat lainnya seperti Hilman Kaliat, Kaput Rusyadi, M.Syafei dan Yadi.

Selain itu, pihak pengusaha diharapkan melibatkan partisipasi warga dalam pembangunan. Serta memberi informasi yang transparan. Seperti nama perusahaan yang bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan�proyek serta bangunan apa yang akan didirikan.

�Kami juga ingin mempertanyakan apakah pembangunan ini sudah sesuai dengan tata Ruang/tata wilayah Pemkot Bandarlampung dan Pemprov Lampung,� pungkasnya.(red)

Seperti diberitakan warga Kelurahan�Waydadi dan Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandarlampung kini dihantui rasa takut adanya bahaya banjir yang bisa mengganggu aktifitas warga. Bahkan dapat menenggelamkan wilayah mereka.

�Rasa was-was ini makin menjadi setelah adanya alih fungsi di bekas lahan hutan kota. Percisnya di depan SMAN 5 Bandarlampung dan SMPN 29 Bandarlampung, yang saat ini telah dilakukan pengurukan tanah yang cukup tinggi diatas bangunan yang ada di sekitarnya,� ujar Uki, warga yang tinggal di Kelurahan Waydadi, Sabtu 6 Januari 2024.

Akibat adanya timbunan ini dikhawatirkan bisa berdampak bahaya banjir terhadap pemukiman warga. Yang puncaknya dapat menenggelamkan berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial. Mulai dari rumah warga, sarana pendidikan hingga rumah ibadah dan lainnya.

�Saat ini setiap hujan kami sangat khawatir terjadinya banjir. Karenanya saya minta aparat kelurahan dapat segera menyuarakan masalah ini ke Ibu Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana dan pimpinan DPRD Kota Bandarlampung. Biar mereka dapat turun langsung mengawasi. Agar dapat segera diambil langkah antisipasi. Termasuk mengecek semua perizinan yang ada. Jangan sampai setelah kejadian banjir besar dan lain-lain, baru ada action,� tegas Uki lagi.(red)