Sikapi Pilgub Lampung, Hasto : Ciderai Demokrasi, Korporasi Tak Boleh Masuk Ranah Politik

BANDAR LAMPUNG  – DPP PDI Perjuangan melakukan evaluasi Pilkada serentak di Lampung dan persiapan Pileg dan Pilpres. Dalam evaluasi Pilgub, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan ada kekuatan korporasi  yang terlibat dalam politik uang di Pilgub Lampung 2018.

“Evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak, dan persiapan Pileg, yang mulai tanggal 4 Juli 2018, KPU membuka pendaftaran calon sementara di seluruh Indonesia. Terhadap evaluasi, kami menemukan, bahwa demokrasi di Lampung dibajak kekuatan kapital, ada kekuatan yang mencoba membunuh demokrasi dengan politik uang secara masif,” ujarnya dalam sesi wawancara doorstop kepada awak media, di Hotel Sheraton, Bandar Lampung Selasa 3 Juli 2018.

Dalam Rakor evaluasi ini hadir jajaran pengurus PDI Perjuangan Lampung, calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan Herman HN – Sutono, dan politisi PDI Perjuangan Lampung lainnya, seperti ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal.

Hasto menginstruksikan untuk terus berjuang dalam kontestasi Pilgub Lampung 2018, meski dari hitung cepat KPU dan beberapa lembaga survei calon PDI Perjuangan kalah.

“Kami menindaklanjuti hal tersebut, karena kami dalam berpolitik, dalam kontestasi, dalam demokrasi itu membangun peradaban, demokrasi itu bukan kekuasaan dengan segala cara, tetapi demokrasi itu untuk rakyat mendapatkan kekuasaan politik sebagai alat mensejahterakan rakyat,” ucapnya.

Perjuangan yang dilakukan,  kata dia, bukan hanya melalui jalur hukum di Bawaslu, tetapi jalur-jalur politik di DPRD Lampung.

“Karena itulah dengan berbagai data yang kami terima, proses politik, proses hukum terus menerus dilakukan PDI Perjuangan, dengan berkerjasama dengan parpol, termasuk menggulirkan hak angket di DPRD Lampung, karena bagi kami suara rakyat adalah inti dari demokrasi itu, kedaulatan rakyat dalam menentukan pemilih tidak boleh dibajak dengan kekuatan uang dari mana pun,” tegasnya.

Ditanya lebih lanjut mengenai Pilgub Lampung, Hasto mengatakan korporasi  tidak boleh terlibat dalam politik dengan mencederai demokrasi (politik uang).

Perjuangan Pilgub terusnya merupakan perjuangan pendidikan politik bagi rakyat.

“Kami merespon rakyat gelisah, tetapi mereka melihat bahwa ada yang melakukan praktek seperti itu, maka PDI Perjuangan melakukan pendidikan politik untuk rakyat dan kami tidak sendirian, ada gerakan mahasiswa yang murni bergerak karena ingin menempatkan takhta untuk rakyat, bukan untuk korporasi. Sehingga seharusnya alat negara, korporasi, tidak masuk masuk ranah politik dengan mencederai demokrasi itu,” paparnya. (net)