BANDARLAMPUNG � Tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie terus mengajak semua elemen masyarakat Lampung bersatu. Ini guna menolak Pilgub Lampung, 27 Juni 2018 lalu. Alasannya jelas adanya politik uang terstruktur, sistematis dan massif yang diduga dilakukan pasangan calon (paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Lampung nomor 3, M. Arinal Djunaidi-Chusnunia. Selain itu, ada dugaan keterlibatan dan campur tangan coorporate atau perusahaan besar di Lampung.
�Jadi sekali lagi saya harap semua elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dosen dan mahasiswa, politisi serta semua profesi lainnya, petani, nelayan, pedagang dan sebagainya bersatu. Jangan terpecah belah dan mau diadu domba sikapi Pilgub Lampung. Saya prihatin, fenomena adu-domba, maraknya aksi dukung-mendukung mulai marak. Dan yang rugi kita semua,� tegas Alzier.
Mengapa ? Karena menolak hasil Pilgub Lampung semata menegakan kedaulatan masyarakat. Yakni mewujudkan nilai demokrasi serta menegakan Piil Pesenggiri yang menjadi tatanan moral dan pedoman bersikap serta perilaku dalam segala aktivitas kehidupan kita sebagai warga Lampung.
�Jangan mau Lampung dipimpin pemimpin yang bisa disetir atau diatur kelompok tertentu. Sudah jelas, ada proses tidak wajar di pilgub Lampung. Ada kekuatan coorporate. Malu rasanya ada pemimpin yang dipeluk-peluk, ditepuk-tepuk atau dipanggil-panggil namanya secara kurang pantas oleh bos coorporate. Mau dibawa kemana harga diri kita semua sebagai masyarakat Lampung,� tegasnya.
Untuk itu, desakan Pilgub Lampung ulang sebagaimana yang digagas Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto lanjut Alzier harus disambut positif semua masyarakat.
�Jadi masyarakat jangan mau diadu domba. Tolong jangan menutup mata terhadap semua penyimpangan dan ketidakwajaran yang terjadi selama proses demokrasi di Pilgub Lampung. Kedepankan kepentingan masyarakat Lampung. Jangan malah tergoda kepentingan sesaat dengan menggadaikan harga diri dan menjadi pecundang politik dengan menyatakan seolah-olah tidak ada apa-apa dengan Pilgub Lampung,� tandasnya.
Untuk itu Alzier kembali mengajak semua elemen masyarakat mendesak paslon Gubernur-Wakil Gubernur Lampung yang politik uang dan didukung cooporate di setiap aktifitasnya untuk didiskualifikasi.
�Gelar Pilgub Lampung ulang. Paslon yang sekarang politik uang batalkan. Lalu minta partai pengusung mengajukan paslon baru sebagai pengganti. Ini solusi yang dapat diterima semua pihak,� pesannya.
Disinggung dari mana anggaran Pilgub Lampung ulang ? Menurut Alzier, ini merupakan persoalan mudah. Tinggal diatur dan ditata dalam perubahan APBD 2018 serta APBD Lampung 2019.
�Jadi sekali lagi, masalah anggaran itu bukan persoalan yang mendasar. Yang terpenting nilai kebenaran dan proses hukum di Lampung harus ditegakkan dan dijalankan hingga bisa menjadi pedoman bagi kita semua. Jika semua terbuka dan transparan, saya yakin masyarakat akan dapat menerima dengan penuh keikhlasan,� tutupnya.(net/red)
