Sidang Suap Fee Proyek Lamsel, Nanang Ermanto Akui Terima Uang dari Agus BN, Sahroni dan Anjar

BANDARLAMPUNG – Setelah sempat mangkir, Plt. Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto akhirnya memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pemanggilan Nanang dimaksudkan guna menjadi saksi disidang lanjutan perkara korupsi suap fee proyek di Kabupaten Lamsel dengan terdakwa Gilang Ramadhan, Direktur PT Prabu Sungai Andalas, Rabu (14/11) di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Selain Nanang, dalam sidang ini Jaksa KPK juga menghadirkan Ketua MPR RI dan Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan yang juga merupakan kakak kandung Bupati Lamsel nonaktif, Zainudin Hasan.

Kesaksian Nanang Ermanto ini mengungkap banyak fakta. Hal ini terbongkar saat JPU KPK, Wawan Yunarwanto menanyakan apakah Nanang yang saat itu Wabup ada komitmen dengan Bupati Zainudin Hasan soal pembagian tugas. “Apakah semua kegiatan pemerintahan dan proyek yang ambil alih Bupati Zainudin Hasan semua?” tanya JPU.

“Iya, tapi kalau soal kesepakatan enggak ada, saya ngikut aja apa kata Pak Bupati,” jawab Nanang.

“Ini aneh masa Anda tidak tahu soal anggaran dan terkait proyek yang berjalan di Lampung Selatan,” cecar JPU.

“itu kenyataan-nya Pak Jaksa,” timpal Nanang.

“Kalau kepala daerah tidak peduli dengan pemerintahan ini bisa kacau,” lanjut JPU.

“Saya hanya menjaga keharmonisan Pak Jaksa, saya tahu diri,” ucap Nanang.

Sementara mengenai uang yang pernah diterimanya, Nanang mengaku lupa. “Saya hanya ingat Rp100 juta, kalau totalnya saya itu yang sudah saya kembalikan Rp480 juta,” jawabnya.

“Pernah tidak saksi minta uang terhadap terdakwa untuk kegiatan ke Jakarta?” tanya JPU.

“Saya lupa Pak Jaksa,” elak Nanang. “Coba saudara ingat dulu, tadi tidak pernah, sekarang lupa,” cecar JPU.

Pertanyaan JPU mengkonfrontir persidangan sebelumnya, dimana saksi Agus Bhakti Nugroho mengatakan pernah mengantarkan uang ke Nanang atas perintah Zainudin Hasan. Selain itu JPU juga menegaskan kembali soal uang yang pernah diterima Nanang melalui Sahroni.

“Kalau Sahroni itu saya lupa Pak Jaksa,” aku Nanang.

“Ini semua berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saudara. Tahun 2018 anda menerima Rp200 juta,” jelas JPU.

Lagi-lagi Nanang berkelit dengan mengaku lupa dan tidak pernah.

“Lupa Pak Jaksa, tidak pernah,” ujar Nanang dengan suara bergetar.

Namun, Nanang mengakui pernah menerima uang dari ABN, Sahroni, Anjar Asmara secara bertahap.

“Ya pernah Pak Jaksa, saya tidak tahu itu uang darimana, saya terima aja namanya dikasih, yang pasti itu dari Pak Bupati,” jelasnya.

Majelis Hakim PN Tanjungkarang sendiri, menilai ada yang janggal dengan kesaksian yang disampaikan Nanang Ermanto. Pada persidangan, Nanang mengakui menerima uang Rp100 juta dari Agus Bhakti Nugroho. Nanang juga menyebut maksud pemberian uang itu.

“Yang saya ingat uang Rp100 juta itu diberikan untuk takziyah almarhumah ibu saya Yang Mulia,” sambung Nanang lagi.

“Tahun berapa diberikan?” tanya majelis hakim ketua, Mien Trisnawati.

“Tahun 2017 Yang Mulia,” jawab Nanang.

Jawaban Nanang itu janggal, sebab ibundanya wafat pada 29 Oktober 2018. Namun, uang Rp100 juta itu diakuinya untuk takziah almarhumah ibundanya telah diberikan satu tahun sebelumnya, yakni tahun 2017.

Kejanggalan lainnya, ketika majelis hakim anggota Syamsudin menanyakan soal APBD Lamsel terkait proyek infrastruktur.

“Saya tidak tahu, kerja saya hanya sebatas wakil bupati,” jawabnya.

“Ini aneh, anda wakil bupati tapi dari tadi mengatakan tidak tahu soal APBD,” tutup majelis.

Menariknya awalnya Nanang saat ditanya ketua majelis hakim, Mien Trisnawati, sempat hanya pernah pernah menerima uang dari Agus Bhakti Nugroho. “Saudara pernah menerima uang?” tanya majelis.

“Pernah Yang Mulia, itu instruksi dari Pak Bupati (Zainudin Hasan),” ucapnya.

“Yang terakhir saya ingat Rp.100 juta melalui Agus Bhakti Nugroho Yang Mulia. Itu di parkiran masjid,” jelasnya.

Selain itu, siapa lagi yang pernah menyerahkan uang terhadap anda? tanya majelis.

“Enggak pernah yang mulia, hanya Agus yang memberikan uang itu, saya kira uang itu dari Pak Bupati,” tukas Nanang.

Sementara itu, Zulkifli Hasan dalam keterangannya, menjelaskan soal kegiatan PERTI. Menurutnya kegiatan PERTI di Swisbell Hotel adalah murni dilakukan Zainudin Hasan dengan uang pribadinya.

”Saya rasa itu murni pakai uang Bupati. Kalau soal yang melakukan pembayaran itu Agus, saya tidak tahu,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan terkait dengan fakta ini, tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie yang juga merupakan calon anggota DPD RI minta KPK tak tebang pilih. Caranya dengan menetapkan dan menahan siapapun yang terlibat kasus ini. Mulai dari Wakil Bupati Lamsel, Nanang Ermanto, pejabat Dinas PUPR, Sahroni hingga para pemborong.

“Dalam surat dakwaan jelas. Nanang Ermanto dikatakan menikmati uang Rp100juta. Lalu Sahroni disebut mengatur dan memungut setoran proyek. Tahan dan sel juga mereka. Jangan hanya ditimpahkan kasus suap ke Zainudin Hasan. KPK jangan tebang pilih,” tegas Alzier.

“Dalam hukum, jangankan Rp100juta, menikmati Rp1juta hasil korupsi, itu kejahatan. Lalu Sahroni, jelas disurat dakwaan berperan memuluskan praktek suap mengatur proyek di Lamsel. Kenapa ini tak diproses dan dibui. Bila perlu tetapkan sebagai tersangka TPPU. Usut semua, jangan hanya Zainudin Hasan,” tambah eks Ketua DPD Partai Golkar Lampung ini.

Kemudian para kontraktor, juga harus menjadi perhatian KPK. Seperti beberapa pihak yang telah diperiksa KPK. Antara lain, calon anggota DPD RI, Ahmad Bastian SY,serta Thomas Azis Riska dan lainnya.

“Sekali lagi usut semua. Tahan dan bui. Tahap awal, Nanang Ermanto dan Sahroni yang jelas menikmati uang dan mengatur proyek. Lalu kembangkan penyidikan kepihak rekanan atau kontraktor. Ini jika Lamsel mau bagus. Jangan hanya Zainudin Hasan yang diproses,” terang Alzier.

Alzier sendiri mengaku telah diperiksa KPK di kasus ini. “Bila memang keterangan saya diperlukan, kapan saja saya siap. Saya koperatif. Tak ada masalah. Saya patuh hukum. Saya akan jelaskan segamblang-gamblangnya soal kasus ini sepanjang yang saya dengar, liat dan ketahui. Tidak ada yang saya tutupi. Untuk itu, saya berharap KPK mengusut semua. Termasuk keterlibatan Wakil Bupati Nanang Ermanto, pejabat dinas PUPR Sahroni dan pihak kontraktor. Sekali lagi saya ingin, Lamsel kedepan lebih baik,” pungkas Alzier. (red/net)