Setelah KPU, Giliran Bawaslu Dilanda Isu Gratifikasi

Komisioner Diminta Jangan “Main Mata”

BANDARLAMPUNG – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung diminta serius mensikapi pemberian kendaraan operasional mobil Toyota Innova dan Toyota Avanza dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tanjungkarang untuk momen Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Alasannya, pemberian dua kendaraan tersebut berpotensi merupakan gratifikasi. Dimana bantuan yang diberikan terkesan tidak transparan dan tanpa melalui mekanisme yang ada.

“Karenanya usut semua pihak yang terlibat. Komisioner Bawaslu Lampung jangan melindungi stafnya yang terlibat “kongkalingkong”. Tidak mungkin dua kendaraan itu jatuh dari “langit”. Pasti ada yang tidak beres dalam prosesnya. Ironisnya setelah kasusnya meledak dan diketahui publik, baru disikapi dengan berbagai tahapan prosedur seperti belakangan adanya surat pinjam pakai dan lain-lain. Ini yang harus dicermati,” tutur Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Pemantau dan Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Ghinda Ansori Wayka, S.H., M.H.

Menurut Ansori, sudah semestinya aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Polda Lampung hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat merespon permasalahan ini. Lebih-lebih Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang memiliki tugas menegakan etika para penyelenggara pemilu. Selain itu DPRD Lampung juga bisa memanggil Bawaslu Lampung sesuai tugas dan fungsinya sehingga isu gratifikasi ini tidak menjadi liar.

“Sebab, bisa saja ini bukan kasus pertama yang terjadi di Bawaslu Lampung. Untuk itu semua pihak harus memiliki kepedulian mengungkapnya. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu makin tergerus. Apalagi ini momennya tahun politik,” tegas Ansori lagi.

Seperti diberitakan isu miring menerpa Bawaslu Lampung. Dimana Sekretariat Bawaslu diduga menerima gratifikasi dua unit mobil. Mirisnya para komisioner Bawaslu Lampung tak mengetahui indikasi gratifikasi tersebut.

Dikutip dari radarlampung, Kepala Sekretariat Bawaslu Lampung, E. Dwi Mulyono membenarkan adanya bantuan dua mobil tersebut. Dia juga membenarkan pihaknya juga menerima bantuan komputer dan lemari untuk penyimpanan berkas di Bawaslu. Sayang dia enggan merinci bantuan tersebut.

Selain Bawaslu Lampung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung sebelumnya  juga diguncang sangkaan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terkait penggunaan anggaran bernilai miliaran rupiah. Fakta ini diungkap dalam aksi demo Front Aksi Anti Gratifikasi (FAGAS) di Kantor KPU Lampung, belum lama ini.

Dalam aksi ini, FAGAS menguraikan berbagai anggaran di tubuh KPU Lampung yang rawan penyimpangan dan terjadinya dugaan praktek KKN. Modusnya bisa berupa penggelapan, mark’up, penyalahgunaan wewenang,  proyek fiktif, laporan fiktif dan lainnya. Mirisnya lagi menurut peserta aksi, dugaan kasus korupsi ini bisa terjadi bukan saja saat pelaksanaan. Namun juga dalam proses perencanaan. Terutama pada tahap inilah bisa dibilang lebih kental. Dimana anggaran dari Pusat ternyata sudah diatur dan hanya menjadi formalitas belaka.

Adapun anggaran yang disoal seperti termaktub dalam SP DIPA-076.01.2.654357/2017. Misalnya dalam Program Dukungan dan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lain KPU senilai Rp5,43 miliar lebih. Lalu pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan adminitrasi keuangan Rp409,4 juta. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana prasarana Pemilu sebesar Rp66,6 juta. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data Rp165,6 juta. Pembinaan SDM, pelayanan administrasi keuangan senilai Rp129juta. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp599,8 juta. Pemeriksaan di lingkungan sekretariat dll senilai Rp62,7 juta. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan proses politik sebesar Rp343 juta. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi dll senilai Rp103,5 juta.  Pedoman juknis, bimtek, supervisi dll sebesar Rp239,5 juta.

“Serta masih banyak yang program dan kegiatan lainnya,” tegas kordinator aksi, Fadli Khoms.

Lalu lanjut Fadli Khoms yang harus dikritisi dan tak kalah penting adalah anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak 2018 yang mencapai angka Rp267,9 miliar. Untuk itu pada kesempatan itu, FAGAS minta KPU Lampung menjaga independensi serta dapat bersikap transparan terkait penggunaan anggaran. Lalu mendesak aparat penegak hukum seperti Kejati dan Polda Lampung, untuk melakukan audit investigasi  dan pemeriksaan terhadap Sekretariat KPU Lampung.

“Selain itu kami mengutuk segala bentuk upaya perlawanan hukum demi kenuntungan dan kepentingan pribadi dalam mengemban amanah serta ketidakprofesionalan dalam mengelola anggaran negara yang ada di KPU Lampung,” tegas Fasdli Khoms.

Menyikapi aksi ini, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, mengaku bahwa ini sebagai bentuk perhatian, koreksi atau mengingatkan KPU, untuk lebih baik kinerjanya.(red)