Selain Golkar, PKB pun Terbelah Sikapi Rekom Arinal-Nunik

BANDARLAMPUNG – Ternyata bukan hanya Partai Golkar yang terbelah menyikapi keluarnya rekomendasi yang mendukung pasangan Arinal Djunaidi – Chusnunia (Nunik) sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Bahkan hingga sampai melakukan gugatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat guna meminta pembatalan rekomendasi tersebut.

Sikap sama juga terlihat dari Dewan Syuro dan sejumlah anggota DPRD Fraksi PKB Lampung. Mereka dengan tegas menyatakan masih belum bisa menerima keluarnya rekomendasi DPP PKB yang mendukung Arinal- Nunik.

“Secara umum masih belum kompak, karena perjalanan awalnya melangkahi, etika organisasi. Seharusnya ada musyawarah, ditawarkan dulu, ada orangnya di situ. Walau secara organisasi sudah diputuskan, karena yang menentukan DPP. Tetapi etika kan tidak langsung, aspirasi dari bawah. Kita sendiri dewan syuro tidak tahu, belum kenal calonnya,” jelas Ketua Dewan Syuro DPW PKB Lampung KH. Hafidtudin Hamid, sebagaimana dikutip dari website lampung.tribunnews.com.

Kekecewaan senada diungkapkan anggota DPRD Lampung Midi Ismanto. ”Saya kecewa berat atas putusan DPP tentang deklarasi Arinal-Nunik (sapaan Chusnunia Chalim). Alasan pertama, Nunik nggak koordinasi dengan kami di DPW, termasuk Dewan Syuro. Padahal, dia bilang sama saya dalam berbagai kesempatan katanya nggak mau nyalon,” kata Midi.

Midi menjelaskan, Nunik juga tidak mau mendengarkan saran para kyai yang merupakan panutan di PKB. ”Ini kan partai yang dilahirkan oleh pemikiran para kyai dengan satu harapan partai ini bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Bukan kemaslahatan orang per orang. Tapi, kenyataannya sangat jauh berbeda,” tutur Midi lagi.

Alasan lainnya, kata Midi, dampak dari deklarasi Arinal-Nunik dapat merusak marwah partai dan soliditas di internal PKB. Untuk itu, dia berharap Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar bisa meninjau kembali keputusan itu.

”Karena semata-mata saya hanya ingin PKB Lampung punya marwah, punya nilai keislaman di mata masyarakat. Saya hanya ingin PKB solid, kompak, dan nggak tercerai-berai,” tandasnya.

Midi juga berharap DPP dan Nunik sendiri dapat melihat jauh ke depan atas dampak dari deklarasi ini. Jangan sampai masalah ini turut mempengaruhi kepercayaan publik terhadap PKB pada Pemilu 2019 nanti.

Sikap senada juga terlihat di akun media sosial facebook milik anggota DPRD Lampung Khaidir Bujung. Dia pun menuliskan kritikan pedas dan menyebut nama Chusnunia.

Sebagaimana dikutip dari lampung.tribunnews.com, Bujung membenarkan status facebooknya terkait penolakan calon dari DPP PKB.

“Memang seperti itu yang terjadi, DPP hanya melihat PKB Lampung dari Chusnunia Chalim, jadi tidak melihat dari pengurus DPW, struktur partai. Apa yang jadi juklak juknis itu telah dilewati. Saya termasuk orang yang menolak cara seperti itu. Saya sudah bilang, saya siap segala resikonya. Karena jelas kitabnya tetap aturan, mau partai agama, ini kan organisasi, semua harus dipenuhi. Meskipun nanti jatuhnya kepada beliau itu tidak masalah aturannya tapi harus dipenuhi, kalau tidak, saya gak akan menerima itu,” jelasnya.

Bujung mengatakan mekanisme di DPW PKB Lampung sudah berjalan sampai tingkat pleno di DPW yang memutuskan satu nama sebagai balon gubernur. “Karena semua ada rapat ada koordinasi. PKB itu bukan punya Chusnunia di Lampung, punya pengurus dan kader PKB Lampung, Yang diambil ini kan pasangan yang jelas menindas, didukung penindas rakyat tuba, tubaba dan masyarakat Lampung,” ujarnya.

Sebagai anggota DPRD, menurut dia ada tanggungjawab kepada rakyat. “Maka saya katakan kita DPRD di atasnya rakyat. Jadi saya itu merasa bahwa ini ada kesewenangan-wenangan, sementara aspirasi para Kiyai, pengurus tingkat bawah, seperti hasil pleno DPW PKB waktu itu, hasil pleno kan jelas mengusulkan satu nama, Mustafa,” paparnya.

Berikut beberapa status Facebook Penolakan Bujung:

“Kerena harta dan jabatan dari dan untuk Allah, maka pertanggungjawaban atas segala amanah itu dikembalikan pada Allah, bukan pada chusnunia chalim..#biar ga ksyirik

“Maaf sahabat kita tak sama, lebih baik aku melawan. Berjuang dan berbuat bukan karena ketakutan kehilangan jabatan dan posisi, tapi karena keyakinan bahwa yg kita lakukan adalah sesuatu yg kita anggap benar, meski harus sendiri.# insyaallah siap dg sgl resiko.”

“Berkuasa itu bukan adu kuat tapi adu akhlaq…jangan lihat cover dan koper. Lihat laku yg bisa ditiru.#tolak pasangan pilkada boneka pengusaha.”

“Rebut hati rakyat dg solawat, bukan dg jalan sehat dan umbar aurat.#ini lampungbro.”

Tak mungkin aku memilih pemimpin yg jadi boneka pengusaha yg pasti akan menindas rakyat khususnya di daerah pemilihanku Tulang Bawang. Semua resiko aku pertaruhkan. #kebijakan seorang pemimpin haruslah didasarkan pada kemaslahatan ummat.(net/fb)