JAKARTA � Usai heboh penolakan permintaan presiden tiga periode, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto kembali buka-bukaan soal tekanan pada Ketum Parpol saat mengusung Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Dilansir detikcom, Hasto mengaku mendapat informasi jika ada tekanan sangat besar pada ketum Parpol dari kekuasaan.

Awalnya Hasto menyinggung moralitas dan putusan hukum Mahkamah Konsitusi (MK) yang meloloskan pencalonan Gibran.

“Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

“Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK,” lanjutnya.

Kemudian dia menyebut ada kartu truf ketua umum partai politik dan tekanan menyangkut pencalonan Gibran. Dalam dunia politik, kartu truf bisa dikatakan sebagai kiasan yang artinya kartu terakhir untuk menghalau manuver seseorang.

“Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” ujarnya.

Hubungan PDIP dengan Jokowi dan keluarga belakangan memang merenggang setelah Gibran menjadi cawapres Prabowo. PDIP merasa saat ini ditinggalkan oleh Jokowi usai memberikan hak istimewa kepada Jokowi dan keluarga.

“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan Konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” imbuh Hasto. (dtc)