Gedung Baru KPK

JAKARTA –  Operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 bisa terungkap berdasarkan laporan dari masyarakat. Begitu diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri.

Firli menjelaskan, kegiatan operasi berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim KPK pada Jumat (4/12/2020).

“Informasi tersebut tentang dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW dan Juliari P Batubara (JPB),” ujar Firli dalam konferensi pers secara daring, Minggu (6/12).

“Sedangkan khusus untuk JPB pemberian uangnya melalui MJS dan SN (orang kepercayaan JPB),” lanjutnya.

AIM dan HS diketahui merupakan pihak swasta. Sedangkan AW dan MJS adalah pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Sementara itu, SN adalah seorang sekretaris di Kemensos.

Ternyata, untuk membuat pengaduan ke KPK itu tidak terlalu sulit dan rumit. Masyarakat juga bisa membuat laporan sejenis sepanjang didukung oleh bukti-bukti yang kongkrit.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan aduan atau laporan melalui beberapa saluran. Seperti misalnya, melalui aplikasi pesan online WhatsApp, surat elektronik atau email, laman KPK Whistle Blower System (KWS) dan SMS.

“Sehubungan dengan Status Bencana Nasional Covid-19 di Indonesia, kami informasikan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan laporan/pengaduan agar menyampaikan laporan/pengaduan melalui media online yang telah disediakan,” kata Fikri, Minggu (6/12).

Berikut informasinya: WhatsApp: 0811959575, Email: [email protected] KPK Whistle Blower System (KWS): http://kws.kpk.go.id SMS: 08558575575.

Dia menambahkan, layanan tatap muka penerimaan pengaduan masyarakat secara langsung sementara tutup hingga waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut.

Dikutip dari laman kpk.go.id, keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor juga merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi. Karena itu KPK sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk memberikan akses informasi ataupun laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi (TPK) yang terjadi di sekitarnya.

Informasi yang valid disertai bukti pendukung yang kuat akan sangat membantu KPK dalam menuntaskan sebuah perkara korupsi.

KPK Whistle Blower System (KWS)

Selain melalui melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, dan SMS, masyarakat juga bisa menyampaikan laporan dugaan TPK secara online, yakni melalui KPK Whistleblower’s System (KWS). Melalui fasilitas ini, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik.

Selain itu, melalui fasilitas ini pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain.

Caranya cukup dengan mengunjungi website KPK: www.kpk.go.id, lalu pilih menu “KPK Whistleblower’s System”, atau langsung mengaksesnya melalui: http://kws.kpk.go.id.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan laporan ke KPK, yakni meliputi persyaratan dan kelengkapan atas pelaporan tersebut. Sebab, laporan yang lengkap akan mempermudah KPK dalam memproses tindak lanjutnya.

Tindak lanjut penanganan laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.

Format laporan atau pengaduan yang baik

  1. Pengaduan disampaikan secara tertulis
  2. Dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dan lainnya.
  3. Kronologi dugaan tindak pidana korupsi
  4. Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai
  5. Nilai kerugian dan jenis korupsinya: merugikan keuangan negara/penyuapan/pemerasan/ penggelapan
  6. Sumber informasi untuk pendalaman
  7. Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum
  8. Laporan/pengaduan tidak dipublikasikan

Bukti permulaan pendukung laporan

Bukti permulaan pendukung yang perlu disampaikan antara lain:

  1. Bukti transfer, cek, bukt penyetoran, dan rekening koran bank
  2. Laporan hasil audit investigasi
  3. Dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana
  4. Kontrak, berita acara pemeriksaan, dan bukti pembayaran
  5. Foto dokumentasi
  6. Surat, disposisi perintah Bukti kepemilikan
  7. Identitas sumber informasi

Perlindungan bagi pelapor

Jika memiliki informasi maupun buktI-bukti terjadinya korupsi, jangan ragu untuk melaporkannya ke KPK. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama pelapor tdak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut. Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, KPK juga dapat memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor. (kmp)