BANDARLAMPUNG – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi diminta mengevaluasi anggota Fraksi DPRD dan Pengurus Partai Golkar se-Lampung. Pasalnya, seiring viralnya video kritik TikToker, Bima Yudho Saputro usai mengunggah konten judul ‘Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-maju’, hampir tidak ada “pembelaan” dari mereka.
“Padahal akibat viralnya video ini membuat citra Arinal Djunaidi dikritik publik dan “dirujak” nitizen. Seolah-olah sebagai Gubernur lampung, Arinal tidak bekerja,” tutur Wiliyus Prayietno, S.H.,M.H., Senin, 24 April 2023.
Menurut mantan Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar Lampung ini, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan anggota Fraksi dan pengurus Partai Golkar untuk meredam opini publik yang menyudutkan “Bosnya”.
Mulai dari melakukan klarifikasi dan mensosialisasikan di media ataupun di publik terhadap apa saja kinerja yang sudah dicapai Gubernur Arinal selama ini. Selanjutnya mengambil langkah spontanitas bersama masyarakat untuk memperbaiki jalan rusak dilingkungan wilayahnya masing-masing. Atau melakukan kajian hukum atau melaporkan akun-akun media sosial yang selama ini menyerang dan mengusik kehidupan “pribadi” Arinal.
“Tapi herannya mengapa mereka semua terkesan diam dan tak ada loyalitas melakukan pembelaan. Ini yang saya rasa aneh. Kira-kira ada apa ya ?.. Jika ini berlanjut, maka diprediksi suara Golkar di Lampung dalam Pileg dapat anjlok. Karenanya penting adanya langkah tegas Arinal sebagai Ketua DPD Partai Golkar Lampung guna melakukan evaluasi secara total dan menyeluruh,” himbau salahsatu advokat ternama di Bandarlampung tersebut.
Sebelumnya akibat viralnya video TikToker Bima, rekam jejak Gubernur Arinal dibongkar habis oleh warganet. Mulai dari ngaku preman hingga dekat bos PT. Sugar Group Purwanti Lee. Selain itu, gaya “mewah” Gubernur Lampung Arinal dan istri pun disorot. Mulai dari kepemilikan jam mewah, tas mahal, hingga menggelar pesta pernikahan anak yang dihadiri artis ternama. Tak hanya itu, nitizen pun ramai-ramai mengunggah video jalan rusak atau bangunan mangkrak di Lampung.
Atas peristiwa tersebut, nama Provinsi Lampung pun menjadi “trending” topik di media sosial. Sehingga menarik perhatian Menko Polhukam Mahfud MD dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI hingga elit DPP Golkar yang juga Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
Waketum DPP Partai Golkar itu meminta Pemprov Lampung lebih banyak mendengar dan menerima kritik yang membangun, secara bersamaan juga mengajak pihak yang melontarkan kritik untuk berkolaborasi dan berdialog. Sehingga melalui dialog publik, masyarakat dapat lebih mengetahui agenda pembangunan pemerintah daerah dengan berbagai kesulitan dan keterbatasannya sembari memperbaiki kinerja. Bamsoet juga meminta komitmen seluruh pemerintah daerah agar dapat merespons secara baik dan bijak setiap masukan atau kritikan dari masyarakat, baik terkait pembangunan maupun kebijakan.(red/net)
