JAKARTA – Turunnya perolehan suara dan kursi Partai Golkar di Pemilu Legislatif 2019 memunculkan wacana mempercepat Musyawarah Nasional untuk mengganti pucuk kepemimpinan di partai beringin. Salahsatu inisiator mempercepat munas adalah Azis Samual. Pria yang pernah menjadi Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar mengklaim para pengurus daerah sudah sepakat mempercepat Munas.
“Konsolidasi sudah bulat, 25 DPD I dan beberapa DPD II merestui percepatan Munas ini,” kata Azis, Senin (27/5/2019).
Aziz menginginkan Munas digelar maksimal akhir Juli nanti. Mantan Pelaksana Tugas Ketua DPD I Golkar Papua itu akan membuka siapa saja DPD I yang dia maksud bila waktunya sudah tiba.
“Target di awal, Golkar harus mencapai 110 kursi di DPR RI. Tapi ini jauh, kami juga hanya duduk di posisi ketiga. Ini tak semestinya terjadi, artinya Airlangga sebagai ketua umum gagal, sudah sepatutnya bertanggung jawab, dan harus mundur,” katanya.
Berdasarkan rekapitulasi akhir KPU, Golkar meraih 17.229.789 suara atau 12,3 persen. Golkar berada di bawah PDI-P dan Gerindra dalam hal raihan suara nasional. Hasil itu membuat Golkar hanya meraih 85 kursi di DPR, turun dari 2014 dimana partai beringin menempatkan 91 orang wakilnya di Senayan.
“Ini malah berkurang dan jauh dari target. Sudah jelas gagal total Airlangga dan sekjennya,” ujarnya.
Azis menambahkan, suara yang didapat Golkar lebih pada karena perjuangan para caleg inkumben. Bukan karena kemampuan ketua umum dan sekretaris jenderal mengonsolidasi partai.
“Sebagai catatan, 85 kursi itu 85 persennya caleg inkumben semua. Ini berarti roda kaderisasi partai tidak jalan, partai tak mampu mendorong penambahan, justru terpuruk kalah sama partai lain,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono memastikan partainya tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada 2019. Menurut Agung, sesuai jadwal, musyawarah nasonal (Munas) baru digelar Desember 2019.
“Tidak ada alasan dan tidak ada dasar untuk menggelar Munaslub,” ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.
Agung mengakui ada sebagian kecil Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar yang menggulirkan wacana digelarnya Munaslub pasca pemilu 2019. Namun, suara tersebut tidak mewakili suara DPD secara keseluruhan. Menurut Agung, isu Munaslub tidak tepat jika dikaitkan pencapaian partai pada pemilu. Elektabilitas dan perolehan suara pada periode kepemimpinan Golkar saat ini tidak berbanding jauh dengan sebelumnya.
“Secara bertahap, hasil perhitungan KPU, Golkar sudah melebihi hampir 13 persen. Ini sebuah karya yang patut diapresiasi,” kata Agung.
Saat itu baru akan dilakukan pemilihan ketua dan pengurus, termasuk perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. “Jadi tidak perlu dua kali kerja. Kami Dewan Pakar berpandangan tidak perlu Munaslub, tapi pada Desember ada musyawarah nasional,” kata Agung.(net)
