Mualim Taher : Di Pesawaran Banyak Bupati “Swasta”

BANDARLAMPUNG – Tokoh masyarakat Kabupaten Pesawaran yang juga Panitia Pemekaran Kabupaten Pesawaran (PPKP), Mualim Taher kembali mengkritisi roda pemerintahan di kabupaten setempat. Menurut mantan anggota DPRD Pesawaran, pelaksanaan berbagai tender di Kabupaten Pesawaran sarat “pat-gulipat” dan “kongkalingkong”. Dimana tender belum digelar, tapi pemenang diduga sudah dikondisikan.

Ini bisa terjadi karena banyaknya “bupati swasta” yang gentayangan. Merekalah yang menjual proyek dan mengatur pejabat. Mereka kerap mengancam pejabat yang tak mau ikut aturan mereka, akan dinonjobkan. Akibtanya para pejabat ini bekerja tidak maksimal.

“Karenanya kami dari Panitia Pemekaran Kabupaten Pesawaran minta dilibatkan dalam roda pemerintahan di Kabupaten Pesawaran,” tegasnya.

Menurut Mualim, dia yakin pejabat ASN di Pesawaran bukan hasil kajian Baperjakat. Tapi lebih merupakan bisikan “bupati swasta” yang merusak tatanan pemerintahan Bupati Pesawaran.

“Sebagai orang tua, Dendi itu, keponakan saya. Dia bupati, saya sayang. Tolong lakukan evaluasi besar-besaran terhadap satker. Jika ini dilakukan saya yakin beliau bisa dua periode memimpin Pesawaran. Tapi jika tak berubah, jangan harap, meski saya tetap mendukung, tapi masyarakat akan ada penilaian lain,” pungkasnya.

Sebelumnya tokoh yang juga pendiri Kabupaten Pesawaran, M. Alzier Dianis Thabranie juga angkat suara menyikapi maraknya protes masyarakat Pesawaran. Yakni soal informasi pelaksanaan lelang proyek yang dinilai berbagai kalangan tidak transparan.

“Saya harap Provinsi Lampung tidak menambah daftar panjang pejabatnya yang ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi,red) karena marak kasus korupsi. Yang terkini misalnya ramai protes soal tender atau lelang proyek yang tidak transparan di Pesawaran,” tutur Alzier.

Untuk itu, Alzier berharap permasalahan lelang proyek di Kabupaten Pesawaran dapat di klarifikasi baik oleh bupati maupun para pejabat terkait. Sehingga tidak ada aroma KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam lelang proyek tersebut.

“Jujur saja, saya mendengar banyak keluhan kontraktor di Pesawaran yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Bupati Dendi Ramadhona dalam pelaksanaan lelang proyek disana. Untuk itu saya mengingatkan dan menghimbau agar prilaku KKN tidak terus dilakukan. Selaku pendiri Kabupaten Pesawaran, saya ingin jangan ada lagi pat gulipat atau kocok bekem pelelangan proyek. Saya minta bupati transparan mengelola APBD, karena saya melihat Dendi masih punya karir baik, sayang kalau kemudian ditangkap KPK, syukur-syukur tidak. Oleh karena itu Dendi harus menjelaskan hal itu ke publik,” pinta Alzier.(red)