KPU Pastikan Mantan Koruptor tak Boleh Jadi Caleg

JAKARTA– Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) tetap diberlakukan. Hal ini sesuai keputusan rapat pleno yang dilakukan KPU untuk menyikapi penolakan larangan tersebut oleh DPR, pemerintah, dan Bawaslu.

Menurut Pramono, KPU sudah melakukan rapat pleno dan mengambil keputusan. Dalam pleno disepakati jika KPU sudah sepakat keputusan rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR, pemerintah, KPU dan Bawaslu dalam dua hal.

“Pertama, untuk kewajiban penyerahan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) kami menyesuaikan dengan kesepakatan rapat dengar pendapat pada Selasa (22/5), yakni selama tujuh hari (sejak penetapan sebagai caleg terpilih). Kedua, KPU juga sepakat dengan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen,” ujar Pramono kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).

Selanjutnya, soal larangan mantan narapidana kasus korupsi, KPU memutuskan tetap dengan pendirian semula. “Kami tetap untuk tidak memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Jadi tetap sebagaimana yang ada dalam rancangan terkahir dari Peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota,” tegas Pramono.

Dia melanjutkan, dalam rancangan terakhir PKPU itu, larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg tertuang pada pasal 7 ayat 1 huruf (j). Aturan ini berbunyi ‘bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi’.

Dalam rancangan sebelumnya, aturan ini ada padapasal 8 ayat 1 huruf (j)rancangan PKPUpencalonan anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Aturan itu berbunyi’Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi’.

Sementara itu, saat disinggung tentang risiko gugatan peraturan ini ke Mahkamah Agung (MA), Pramono menyatakan KPU siap menghadapinya. “Kami tentu akan menyiapkan penjelasan dan argumen hukum jika memang nanti ada gugatan. Sebab, kami pun senang jika ada adu argumentasi terkait aturan yang kami susun tersebut di forum uji materi di MA,” paparnya.

Selain itu, KPU juga menegaskan tidak ada tahapan pemilu yang terganggu jika nantinya ada gugatan uji materi ke MA oleh sejumlah pihak. Sebab, tahapan pencalonan caleg akan dimulai pada Juli mendatang.

Sementara itu, sebelum Juli, masih ada waktu untuk menyelesaikan pengesahan rancangan PKPU ini menjadi PKPU. Pramono menambahkan, KPU tetap menegaskan ingin menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas.

“Kami juga menyadari saat ini sudah 20 tahun reformasi. Salah satu aspirasi saat reformasi dulu kan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Maka harus dimulai dari pelaksanaan pemilu yang bersih,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada Selasa (22/5),Komisi II DPR, pemerintah dan Bawaslu, sepakat menolak usulan KPU tentang larangan calon anggota legislatif dari mantan narapidana kasus korupsi. Ketiga pihak sepakat bahwa larangan itu harus memperhatikan pasal 240 ayat 1 huruf (g) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR, KPU, Bawaslu dan pemerintah yang diwakili oleh Kemendagri pada Selasa (22/5). “Kamimenyepakati aturan larangan mantan narapidana korupsi dikembalikan peraturannya pada pasal 240 ayat 1 huruf (g) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017,” ujar anggota Komisi II DPR, Nihayatul Wafiroh, saat membacakan kesimpulan pada Selasa.

Adapun pasal 240 mengatur tentang persyaratan bakal balon anggota DPR, DPRD Provinsi danDPRD kabupaten/kota. Bunyi ayat 1 huruf (g) yakni bakal caleg harus memenuhi syarat ‘tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana’.(net)