JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mempelajari harta kekayaan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana. Ini disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menanggapi gaya hidup mewah Reihana yang jadi sorotan publik.
“Sedang kita pelajari dulu ya,” kata Pahala Nainggolan sebagaimana dilansir dari Kompas.com.
Namun, Pahala enggan membeberkan lebih jauh perihal apa yang sedang dipelajari KPK terkait gaya hidup mewah Kadinkes Lampung. Ia juga belum dapat memastikan apakah Reihana bakal diperiksa terkait gaya hidup mewah yang tengah disorot.
Disisi lain, Dewan Pembina Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, S.E., S.H., yang juga anggota Mustasyar�Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW-NU) Provinsi Lampung, berjanji mensupport langkah KPK.
�Malah saya sudah mohon ke Ketua KPK RI mengambil alih penanganan kasus korupsi Dinkes Lampung era Reihana dari Polda Lampung. Sebab meski zaman Kapolda Irjen. Akhmad Wiyagus yang dapat penghargaan Hoegeng Award ternyata tak bisa menyelesaikan kasus besar di Dinkes Lampung. Berbagai kasus yang ditangani ngambang terus. Tak ada pelimpahan ke pengadilan. Saya sebagai pengacara sudah beberapa kali minta dituntaskan. Mulai zaman Gubernur Sjachroedin ZP, Ridho Ficardo dan kini Arinal Djunaidi, tak pernah beres. ADA APA INI YOOO…???!!!,� ujar mantan Ketua DPD Partai Golkar Lampung�dan mantan Ketua KADIN Provinsi Lampung.
Padahal lanjut Alzier, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung sudah memastikan ada penyimpangan anggaran.
�Alasan saya mohon kasus ini diusut KPK, karena saya tak ingin pejabat Polda dipindah lagi. Dulu Ditreskrimsus Kombes. Arie Rachman Nafarin yang pindah. Terus Kapolda, Irjen. Akhmad Wiyagus juga dipindah. Saya tak ingin kejadian serupa terjadi di Kapolda baru, Irjen. Helmy Santika. Jujur saja, Kadinkes Reihana selama ini informasinya terdengar �lihai� dan selalu lolos meski sudah diperiksa penyidik,� urai Alzier.
Ditegaskan Alzier, bukan sekali ini saja, kasus dugaan korupsi Dinkes Lampung diusut. Mulai dari zaman Gubernur, Sjachroedin ZP, Ridho Ficardo, sampai gubernur saat ini, Arinal Djunaidi.
�Tapi meski sudah pernah diusut baik oleh polisi atau jaksa, kasus dugaan korupsi yang terjadi tak pernah terungkap, apalagi sampai pengadilan. Ini ada apa. Dapat dipastikan Kadiskes Reihana diduga memiliki �jaringan� kuat sehingga perkara yang ditangani polisi atau jaksa akhirnya pada �menguap�. Jadi momen �viral� gaya hidup pejabat dapat dijadikan momentum membongkar habis kasus ini,� tutup Alzier.
Selain itu, Alzier memohon KPK mengusut dugaan �mafia proyek� baik dari APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota se-Lampung. Alasannya akibat keberadaan mafia proyek ini yang buat Lampung jadi salahsatu provinsi termiskin, dan masyarakat jauh dari sejahtera. Untuk membongkar mafia proyek tidak sulit. Sebab orangnya dari dulu itu-itu saja. Orang-orang ini sering mengaku dekat aparat penegak hukum, serta pejabat pemerintahan sehingga bebas mengatur proyek di Lampung. Termasuk pemain Proyek di Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moelok, Dinas Pendidikan Lampung, serta anggota DPRD yang ikut cawe-cawe main proyek.
�Tangkap �mafia proyek� yang ngatur dan ngambil fee pada proyek APBN/ APBD di Lampung. Jika dilakukan, saya yakin minimal bisa menyelamatkan keuangan negara ratusan miliar atau bisa capai triliunan rupiah,� ujar Alzier.(red/net)
