Joko Di PAW Usai Bongkar Dana Desa Rp5 M Lebih Adik Bupati Tubaba

PANARAGAN – Lantaran diduga membongkar penggunaan dana desa yang melibatkan Chaerullah Ahmad, yang tak lain merupakan adik kandung Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), anggota DPRD setempat S. Joko Kuncoro, bakal di PAW (pergantian antar waktu,red). Rapat Paripurna istimewa PAW Joko Kuncoro digelar hari ini, Kamis (10/8). Joko rencananya digantikan oleh Sri Handayani dari Fraksi Partai Golkar.

Disisi lain, Bupati Tubaba, Umar Ahmad, kemarin menyampaikan surat sanggahan atas pemberitaan terkait Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Mandiri Bersama. Dalam suratnya Umar Ahmad menjelaskan bahwa peran Pemerintahan Daerah (Pemda) adalah melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi BUMT sehingga tidak bisa mengintervensi kepengurusan BUMT. Karenanya sangat tidak etis jika mengaitkan kepengurusan BUMT dengan urusan pribadi dirinya.

“Besok, (hari ini,red) DPRD Tubaba akan menggelar Paripurna Istimewa dengan agenda PAW anggota dewan, S. Joko Kuncoro kepada penggantinya yang baru Sri Handayani,” tutur salahsatu staf DPRD Tubaba, kemarin.

Dihubungi terpisah, S. Joko Kuncoro tidak menampik bila rapat Paripurna PAW-nya berhubungan dengan statmentnya soal ketidakberesan penggunaan dana desa senilai Rp5 miliar lebih di Tubaba. Dana desa ini di kelola oleh Chaerullah Ahmad, adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad lewat BUMT Mandiri Bersama melalui program ternak Ayam Kampung Unggulan “MANO-Q”, asli Tubaba. Karena sikap berseberangannya ini, ada kesan agenda jadwal rapat paripurna PAW ini digelar secara mendadak.

“Padahal apa saya yang ungkapkan benar. Saya siap dituntut jika fitnah. Lihat di lapangan. Semua gagal. Dana miliaran rupiah milik Tiyuh (Desa,red) tidak ada kejelasan dan sia-sia. Jangankan untung, menerima modal saja tidak ada. Sekarang setiap kampung atau tiyuh resah dan minta pengembalian dana yang telah dikucurkan karena tidak sesuai dijanjikan. Kepala kampung/tiyuh gelisah merasa menjadi tumbal lantaran dimintakan pertanggungjawaban warganya,” tutur Joko.

Meski begitu, Joko Kuncoro mengaku tidak menyesali sikap yang diambilnya ini. “Untuk membela masyarakat, jangankan jabatan. Nyawa sekalipun saya siap. Yang lain mungkin bisa dibungkam. Tapi Joko Kuncoro tidak. Dibelakang saya ada ribuan warga yang mendukung sikap saya ini. Jadi mengapa harus takut dan disesali,” imbuhnya lagi.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tubaba, Drs. H. Azwar Yacub saat dikonfirmasi mengaku kurang paham jika paripurna PAW sengaja digelar dan diagendakan secara mendadak, lantaran ada statment Joko Kuncoro soal dugaan ketidakberesan dana desa oleh Chaerullah Ahmad, adik Bupati Tubaba, Umar Ahmad. Alasannya, pihaknya sebatas mengusulkan PAW. Penyebabnya karena Joko Kuncoro diketahui telah pindah partai politik dari Golkar ke Partai Nasdem.

“Jadi kami hanya sebatas mengusulkan. Mengenai penjadwalan paripurna, kita tidak ikut campur karena bukan kewenangan kami,” jelas anggota DPRD Lampung ini.

Sementara itu dalam surat sanggahannya setebal dua lembar yang ditujukan kepada koran ini, Umar menguraikan bahwa BUMT dibentuk berdasarkan peraturan bersama Kepalo Tiyuh yang merupakan amanah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Peran Pemda sendiri hanya melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi BUMT sehingga tidak bisa mengintervensi kepengurusan BUMT. Untuk itu dia menilai sangat tidak etis jika mengaitkan kepengurusan BUMT dengan urusan pribadi dirinya atau sebagai Bupati Tubaba.

“Setiap perselisihan yang timbul dalam BUMT diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. Bila terjadi perselisihan disatu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi camat. Bila terjadi dalam wilayah kecamatan berbeda difasilitasi dan diselesaikan Bupati. Sementara perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan dilakukan melalui proses hukum,” bunyi surat sanggahan tertanggal 9 April 2017 tersebut.

Seperti diketahui masalah dana desa Tubaba ini sebelumnya mendapat perhatian serius DPRD setempat. Dewan menyesalkan turut andilnya Chaerullah Ahmad, adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad dalam program ternak Ayam Kampung Unggulanyang berpotensi menimbulkan kerugian negara tersebut.

“Karenanya saya mendukung membongkar habis masalah ini. Pihak-pihak yang terlibat harus dimintakan pertanggungjawabannya,” tegas Ketua Komisi B DPRD Tubaba, Edison SH., MH., Senin sore (7/8) lalu.

Menurut Edison, dia bersama tokoh masyarakat Tubaba tidak rela jika pembangunan di kabupaten ini dihancurkan segilintir oknum atau elit pemerintahan yang hanya berorientasi mencari keuntungan. Namun mengabaikan kepentingan yang lebih besar mensejahterakan rakyat Tubaba. Sebab tujuan dulu memekarkan kawasan ini guna menjadi kabupaten dan daerah otonomi baru (DOB) adalah agar wilayahnya bisa maju dan masyarakatnya sejahtera.

Tapi yang terjadi seiring pemekaran menjadi kabupaten, hasilnya justru dinikmati pihak tertentu yang mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Tubaba. Seperti keterlibatan adik Bupati Tubaba, Chaerullah Ahmad dalam pengelolaan dana desa bernilai miliaran rupiah ini.

“Apa sudah tidak ada lagi orang lain yang memiliki pengalaman. Ini gara-gara tergiur uang besar, semua diambil alih. Hasilnya bisa ditebak. Gagal. Untuk itu kami (dewan,red) akan meninjau dan turun kelapangan memastikannya. Seberapa besar potensi kerugian negara yang timbul,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, anggota dewan dari Fraksi Amanat Nasional (PAN) ini juga mengajak semua pihak berani bicara benar. Jika memang pemerintahan berjalan baik, berikan apresiasi. Tapi sebaliknya jika salah, ada kekeliruan, bahkan mengarah kepenyimpangan, jangan takut mengkritik dan mengungkapkannya.

“Termasuk wartawan, tulis dan sampaikan yang sesuai kenyataan. Jangan ada manipulasi. Saya senang bongkar semua bila memang ada penyimpangan dan praktek yang tidak benar di Tubaba,” pinta dia.

Sebab itu tadi, dirinya tidak rela, banyak tokoh-tokoh Tubaba yang berjuang dan berdarah-darah menjadikan kabupaten ini sebagai DOB. Tapi begitu jadi, hanya segilintir oknum dan elit pemerintahan yang menikmati untuk keuntungan pribadi.

“Sementara masyarakat Tubaba hanya jadi penonton. Mereka tidak merasakan dan menikmati pembangunan yang ada. Tidak ada kemajuan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” tutupnya.

Kasus ini sendiri pertama kali dibongkar oleh S. Joko Kuncoro. Menurutnya program BUMT Mandiri Bersama yang di launching Bupati Umar Ahmad di Tiyuh Penumangan Baru, Selasa (12/4) tahun lalu dengan target 1 juta ekor ayam pertahun ini memakai dana desa, gagal. Akibatnya dana desa atau tiyuh se- Tubaba terkesan tidak jelas hingga berpotensi menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah. Sebagai pengelola atau kepala operasional BUMT Mandiri Bersama adalah Chaerullah Ahmad, adik dari Bupati Tubaba, Umar Ahmad.

Saat acara launching Bupati Umar Ahmad menegaskan program BUMT Mandiri Bersama akan membantu perubahan signifikan perekonomian warga masyarakat. Dia berharap BUMT Mandiri Bersama menumbuhkan ternak ayam kampung asli di Tubaba. Pastinya, ternak ayam kampung Tubaba akan mencapai 1 juta ekor per-tahun.

Sementara Chaerullah Ahmad, Kepala Operasional BUMT “Mandiri Bersama” mengatakan jika BUMT diharapkan meningkatkan perekonomian tiyuh se-Kabupaten Tubaba. Itu semua dengan dana yang bersumber dan diadakan oleh tiyuh (desa) masing-masing. Perlu diketahui BUMT ini di bentuk 1 Oktober 2015.

“Apa yang disampaikan Umar Ahmad dan adiknya Chaerullah Ahmad tidak sesuai kenyataan. Semua gagal, bisa cek. Dana miliaran rupiah yang diberikan Tiyuh (Desa,red) se-Kabupaten Tubaba tidak ada kejelasan dan sia-sia terkesan mubazir,” ungkap, S. Joko Kuncoro.

Menurut Joko Kuncoro, silang sengkarut permasalahan bermula saat kepala-kepala kampung atau tiyuh se- Tubaba dimintakan tanda-tangan persetujuan dan terkesan dipaksa agar mau menyerahkan dana desa Tahun 2015 masing-masing Rp60 juta per-desa. Dengan demikian dana yang terkumpul berkisar lebih dari Rp5 miliar. Dana ini dikoordinir dinas terkait diberikan ke BUMT Mandiri Bersama. Karena sungkan, mereka (para kepala kampung,red) terpaksa memberikan penyertaan modal pada BUMT yang menajemen operasionalnya langsung dibawah pimpinan adik Bupati Tubaba yakni Chaerullah Ahmad sebesar Rp60juta per-tiyuhnya.

Apa yang disampaikan Joko Kuncoro senada yang disampaikan salah-satu kepala tiyuh yang mewanti-wanti namanya tidak dikorankan. “Waktu itu, kami dimintakan tanda-tangan menyetujui penyerahan dana desa sebesar Rp60 juta. Katanya investasi modal BUMT Mandiri Bersama. Kami dijanjikan berbagi keuntungan. Karena sungkan, kami terpaksa ikut-ikutan tandatangan lantaran melihat adik Bupati Tubaba ada di manajemen BUMT tersebut,” jelasnya.

Apesnya meski sudah berjalan lebih satu tahun, bagi hasil keuntungan yang dijanjikan BUMT Mandiri Bersama hanya pepesan kosong dan akal-akalan saja. Jangankan membayar keuntungan, situasi kantor perusahaan BUMT Mandiri Bersama saja ini kini memprihatinkan dan tidak ada kegiatan atau aktifitas. Kemudian, kondisi kandang ayam sudah tidak beroperasi lagi.

”Akibatnya saya sekarang yang dikejar dan ditanya warga terkait penggunaan dana desa yang dipakai BUMT Mandiri Bersama. Kesannya saya yang “makan” uang. Padahal saya tidak tahu menahu. Kondisi yang sama juga dialami puluhan kepala kampung atau tiyuh lain,” terang Kepala Tiyuh ini lagi.

Awalnya saat di konfirmasi Bupati Tubaba, Umar Ahmad, terkesan enggan menjelaskan secara lebih mendalam terkait masalah penggunaan dana desa se-Kabupaten Tubaba sebesar lebih dari Rp5 miliar oleh BUMT Mandiri Bersama dibawah pimpinan adiknya, Chaerullah Ahmad ini. Dia hanya  berharap berita yang ditonjolkan tidak bersifat opini. “Trims  untuk  semuanya.  Terusin  aja  ga perlu dibantah,” pesannya via  Whatapps,  Jumat (4/8).

Sebelumnya beberapa kalangan juga pernah mengkritik penggunaan dana desa Kabupaten Tubaba. Ini terkait studi banding dengan dalih pelatihan peningkatan kapasitas yang dilakukan perangkat desa se-Kabupaten Tubaba ke Provinsi Bali dan Bandung, Jawa Barat yang dinilai tidak ada manfaat bagi pembangunan tiyuh atau desa. Adapun dana yang dipakai merupakan anggaran dana desa sebesar Rp20 juta pertiyuh atau perdesa-nya. Dengan demikian dana desa keseluruhan yang dipakai mencapai Rp1,86 miliar.(red/dbs)