BANDARLAMPUNG – Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai meminta aktifis Forum Penyelamat Kewibawaan Partai Golkar Lampung (FPKPGL) untuk tetap tenang dan tidak panik. Ini menyikapi isu yang berkembang bahwa Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Lampung Tony Eka Candra akan bertemu Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto (Setnov). Tony yang diutus Arinal Djunaidi bakal mengusulkan pemecatan terhadap puluhan pengurus yang tergabung dalam FPKPGL.
Menurut Yorrys Raweyai, kondisi Golkar di pusat saat ini tengah berada dalam ambang bahaya, akibat Setnov jadi tersangka. Jika DPP mengeluarkan kebijakan kontra produktif, bisa membuat blunder politik. “Tenang saja. Fokus saja pada perjuangan menegakan aturan partai. Biarkan mereka mengusulkan pemecatan, hiraukan saja,” ucap Yorrys di ujung telpon saat dihubungi Wakil Koordinator FPKPGL Subhan Effendi tadi pagi.
Subhan sendiri mengaku heran dengan sikap ketua DPD Golkar Lampung Arinal Djunaidi menghadapi masalah dugaan pelanggaran juklak 06. Bukannya mengajak konsolidasi, justru menerapkan strategi pecah belah. Menafikan dan membumihanguskan kelompok yang kebetulan berbeda pandangan terhadap pelaksanaan juklak 06.
Subhan justru salut dengan DPD Golkar Tanggamus yang mengumumkan tahapan penjaringan cabup dan cawabup di koran cetak. “Nah Tony cs bisa belajar dari Musni, bagaimana belajar ilmu kepartaian. Bagaimana menerapkan juklak 06. Kalau tahapan sudah dilalui, kami FPKPGL masih protes, itu berarti kami sudah buyan. Silahkan pecat kalau seperti itu,” sindir Subhan didampingi Subadra Yani, Faizil Hakim, Nurcholis dan Zikri di sekretariat.
Sementara itu, surat permintaan agar Ketua Harian Loekman Djoyosoemarto turun tangan menyelesaikan masalah sudah dilayangkan melalui ajudannya. Isinya mendesak Loekman segera mengambil alih tugas ketua DPD Golkar Lampung, mengingat kesibukan Arinal dalam sosialisasi cagub.
Dihubungi terpisah Toni Eka Candra menegaskan jika Partai Golkar Lampung dalam kondisi kuat, kompak dan solid secara kelembagaan. Seluruh perangkat partai kini terus berjuang memenangkan pemilu. Bicara pemilu tidak hanya pilkada. Tapi juga pileg dan pilpres.
“Jadi tak ada waktu buat kader golkar mempersoalkan hal yang bukan kewenangan kita. Sesuai juklak 06 mulai survei atau penetapan calon secara nasional mutlak kewenangan DPP. Tidak ada kewenangan DPD I atau DPD II. Dan hasil konsultasi tim pilkada DPP, kita mengedepankan kader internal,” tuturnya.
Karenanya dia menghimbau kalaupun ada yang tidak sejalan, silakan lewat mekanisme yang ada sesuai konstitusi Partai Golkar. Tanpa harus dipublikasi keluar sehingga bisa menjadi opini di tengah masyarakat yang akhirnya justru bisa merusak citra partai golkar yang kini sedang bangkit dan berjuang meraih kejayaan untuk kemenangan Partai Golkar.
Perbedaan sendiri merupakan rahmat dan bentuk ke Bhinnekaan Tunggal Ika. Dan bukan buat memisahkan. Tapi untuk menjadi kuat dan bersatu menghadapi setiap ujian dan tantangan serta hambatan untuk kejayaan Partai Golkar. “Caranya dengan menyikapi secara bijaksana,” tegasnya.
Terkait persoalan pembukaan pendaftaran calon kepala daerah di Kabupaten Tanggamus, dijelaskan Toni ini merupakan perintah DPD Partai Goklar Lampung dan merupakan hasil konsultasi dengan DPP. Pasalnya dari hasil survei di Tanggamus belum ada kader internal Golkar yang signifikan untuk menandingi calon lain untuk maju sebagai kepala daerah.
“Karenanya dibuka penjaringan biar bisa koalisi. Dan nanti yang menetapkan pun DPP Partai Golkar,” tutupnya.(rls)
