Humanika Minta Bawaslu Bentuk Tim Investigasi Telisik Dana Kampanye Arinal

BANDARLAMPUNG � LSM Humanika minta Bawaslu Lampung memanggil Purwanti Lee, Bos PT. Sugar Group Companies (SGC). Ini terkait dugaan telah mensponsori pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut tiga, Arinal Djunaidi-Chusnunia.

Alasannya, LSM Humanika tak yakin Arinal Djunaidi mampu membiayai kampanye yang terbilang spektakuler. Yakni dua kampanye akbar, 60 kampanye terbatas dan 456 kampanye dialogis. �Dimana setiap kampanye membutuhkan atribut seperti kaos, APK, door price, biaya tim pemenangan, biaya relawan, dan biaya lainnya,� kata Ketua LSM Humanika Basuki.

Belum lagi, kata Basuki, kampanye Arinal-Nuniek beberapa kali mengundang artis terkenal dan ustad kondang, seperti Dewi Persik, Via Vallen, dan Ustadz Solmed. Hal itu, tidak sesuai dengan PKPU, Pasal 5, ayat 3, huruf a yang mengatur tentang batasan sumbangan dana kampanye dan PKPU No. 71 ayat 1 dengan membagikan uang kepada massa setiap kampanye.

�Karenanya kami minta Bawaslu Lampung memanggil Purwanti Lee untuk dimintai klarifikasi serta membentuk tim investigasi mengaudit dana kampanye kepada akuntan publik yang dimulai dari penetapan paslon hingga sampai hari ini. Sebab Bawaslu lembaga yang secara absolut berwenang menangani pelanggaran UU Pilkada yang ditangani mekanisme Perbawaslu 14 Tahun 2017,� pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Lampung, Alzier Dianis Thabranie mengajak semua pihak mengkritisi momen Pilkada serentak 2018. Caranya mengawasi track-rekord dan rekam-jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang beberapa waktu mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), setempat. Yang tak kalah penting mengawasi kinerja penyelenggara, KPU-Bawaslu agar bersikap netral dan tidak menjadikan ajang pilkada untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan mendukung atau berafliasi terhadap pasangan calon (paslon) tertentu.

Misalnya menurut Alzier, KPU-Bawaslu harus berani meneliti dan memeriksa secara mendalam Laporan Harta Kekayaan para paslon. Termasuk meneliti dan mengkaji pajak yang mereka bayarkan kekas negara.

�Termasuk paslon yang mengikuti tax amnesti. Periksa benar pembayaran pajaknya. Bila KPU-Bawaslu tidak paham, tanya kepetugas pajak. Jangan malah terkesan pura-pura dan main mata dengan paslon. KPU-Bawaslu harus berani membuka kepublik biar bisa transparan semua dan tidak menimbulkan tandatanya di masyarakat,� tutur Alzier.

Menurut Alzier, dirinya setuju dengan saran yang diungkapkan� Dr. Suwondo M.A. Dimana Sekretaris Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Lampung (Unila) minta penyelenggara pemilu baik KPU-Bwaslu dapat melakukan tugas dan pengawasan secara maksimal. Termasuk terhadap sosialisasi paslon yang sudah dilakukan secara massif dan terang-terangan didukung pihak perusahaan atau terindikasi menggunakan uang negara.

�KPU-Bawaslu harus berani. Rakyat itu tidak buta. Mereka mengetahui mana kandidat yang disokong taipan. Masa ada mantan pensiunan PNS, bisa menyewa helikopter kalau tidak ada yang menyewakan. Catat, ini tidak benar. Rakyat saja tahu, masak KPU-Bawaslu diam saja,� tegas Alzier.

Diuraikannya kini ini rakyat Lampung masih banyak yang hidup susah. Mereka betul-betul hidup melarat.

�Karenanya semestinya KPU-Bawaslu menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal. Sehingga pilkada bisa benar-benar menghasilkan pemimpin amanah. Jangan justru membiarkan praktek yang tidak benar. Seperti bagi-bagi uang, sembako, gelar berbagai acara dengan hadiah mobil dan lain yang tak ada manfaat buat masyarakat dalam jangka panjang.

�Bila praktek ini dibiarkan KPU-Bawaslu, akibatnya pemimpin yang terpilih nantinya justru malah gubernur yang cupel, pelit dan tidak memikirkan nasib serta masa depan rakyat lantaran hanya berpikir mengembalikan modal pilkada dan menjadi kaki tangan taipan yang mendukungnya,� tutup Alzier.

Disisi lain, Alzier menegaskan meski dibantu pihak perusahaan, tapi peluang menang Arinal Djunaidi cukup kecil. �Ini lantaran situasi dan kondisi masyarakat Lampung sudah sangat jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun yang silam. Dimana tingkat kecerdasan, daya kritis, dan kemampuan menelaah serta mengkaji berbagai informasi yang ada ditengah masyarakat, kini sudah semakin baik.

�Jadi saya jamin Arinal Djunaidi tidak akan menang karena kualitas sumber manusianya,� jelas Alzier.

Meskipun menggandeng Bupati Lampung Timur (Lamtim) Chusnunia alias Nunik sebagai Cawagub Lampung, menurut Alzier hal ini tidak akan berpengaruh mengangkat perolehan suara Arinal Djunaidi. �Nunik itukan anak baru kemarin. Saya yakin tidak akan menang, saya jujur-jujur saja,� yakinnya.

Bukankah Arinal Djunaidi merupakan sosok yang memiliki kemampuan mumpuni dimana pernah menjabat sebagai Sekretaris Provinsi Lampung ? Alzier kembali menegaskan bahwa hal ini tidak akan terlalu berpengaruh dalam menarik respon positif masyarakat untuk memilihnya. Sebab sumber daya manusia (SDM) itu bukan hanya karena kepintaran dia sebagai sarjana atau apa. Tapi juga harus dilihat dari cara komunikasi, dedikasi, loyalitas, �dan lain-lain.

�Jadi rakyat sekarang tidak buta. Mereka mengetahui mana kandidat yang disokong taipan. Masa ada mantan pensiunan, bisa menyewa helikopter kalau tidak ada yang menyewakan. Bawaslu ini yang tidak benar. Harusnya dari awal sudah ada pengawasan. Kalau Bawaslu tegas, pasti bisa, dan sekarang orang seluruh dunia tahu, masa mata masyarakat harus ditutup, ini yang harus dihitung oleh Arinal,� papar Alzier.

�Sekarang ini rakyat Lampung masih banyak yang susah, betul-betul hidup melarat, kasihanilah mereka, jika nanti gubernurnya cupel, pelit dan tidak memikirkan nasib serta masa depan mereka, bisa mati mereka semua,� tutup Alzier. (red)