JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan ulang hak keuangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Mengingat kondisi negara sedang genting, karena minimnya anggaran negara dalam poster APBN 2018, ditambah utang negara yang mencapai Rp 4 ribu triliun.
�Lebih baik anggaran itu digunakan program pengentasan kemiskinan atau bantuan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu, itu jauh lebih produktif. Belum lagi beban APBN kita cukup besar, dan ditambah hutang luar negeri yang semakin tinggi,� tutur Bendahara Umum PB HMI, Taufan Tuarita, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (3/6).
Dia juga mengatakan, gaji yang diterima Megawati memang tidak seberapa bagi pemerintah, namun tidak bagi masyarakat kecil.
�Pasalnya, subsidi untuk masyarakat kecil di era Presiden Jokowi banyak yang dikurangi. Itulah yang membuat masyarakat semakin terluka dengan gaji yang diperoleh presiden ke 5 tersebut,� jelasnya.
PB HMI juga mendesak pada Presiden Jokowi bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai kepala negara yang baik.
Seperti dikutip dari�rmol.co, dia menambahkan, kebijakan Presiden Jokowi selama ini tidak mencerminkan Nawacita ataupun semangat revolusi mental. �Seharusnya masyarakat dapat merasakan dampak atas kebijakan pemerintah, tapi nyatanya melenceng jauh dari cita-cita berbangsa dan bernegara,� pungkas Taufan.(net)
