BANDARLAMPUNG – Gerakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ir. Arinal Djunaidi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, memasuki babak baru. Dari informasi yang dihimpun, mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung itu, baru-baru ini menghadap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov). Dalam pertemuan ini dengan memboyong seluruh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Lampung ke Jakarta, Arinal meminta Setnov, agar para penggagas mosi tidak percaya terhadap dirinya dipecat dari kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung.
Adapun para pengurus yang diusulkan dicopot diantaranya adalah M. Alzier Dianis Thabranie. Alzier diusulkan diberhentikan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Lampung. Lalu, Indra Karyadi Wakil Ketua DPD Partai Golkar Lampung beserta belasan pengurus lainnya.
Lantas bagaimana respon Setnov ? “Ketua Umum (Setnov) mempersilakan usulan yang ada disampaikan saja ke DPP untuk dikaji dan dipelajari oleh DPP,” tegas sumber koran yang mewanti-wanti agar namanya tidak dikorankan.
Menurut sumber koran ini, pertemuan itu digelar di sebuah tempat di kawasan Jakarta Selatan. Lokasinya tidak jauh dari kediaman Setnov yang kini sudah menjadi tersangka kasus korupsi E-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sayangnya hingga berita ini diturunkan, M. Alzier Dianis Thabranie belum berhasil dimintakan tanggapannya terkait usulan pemecatannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Lampung. Sementara Indra Karyadi menanggapi dingin usulan pemecatan tersebut. Menurut Indra dirinya paham benar tentang mekanisme AD/ART beserta peraturan oraganisasi Partai Golkar. Pasalnya dia dua periode membidangi Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar. Ini ditambah pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandarlampung.
“Saya ini didikan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, mulai dari Akbar Tanjung, Yusuf Kalla hingga Aburizal Bakrie, jadi silakan saja jika mereka (Arinal Cs, red) mengusulkan pemecatan atau meresufle saya sebagai pengurus,” tantang Indra Karyadi.
Bila ini terjadi, lanjut Indra justru bakal mempercepat runtuhnya era kepemimpinan Setnov sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar yang kini sedang bermasalah. Alasannya apa yang dia dan pengurus lain perjuangkan semata menegakan konstitusi partai.
“Jadi kita lihat saja nanti. Saya malah yakin mereka duluan yang tumbang. Yang namanya DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota, itukan hanya ikut-ikutan dan sikap oportunis sesaat. Mungkin takut kehilangan jabatan hingga segan menyuarakan kebenaran. Saya sudah hapal sikap-sikap seperti ini,” tandasnya.
Pada kesempatan ini Indra pun berharap partai lain berpikir ulang jika ingin berkoalisi dengan Partai Golkar dalam momen pemilihan kepala daerah seperti Pilgub Lampung. Alasannya posisi Golkar Lampung saat ini sangat rentan bermasalah dan menimbulkan gugatan hukum.
“Jadi kita tunggu saja hasil Mahkamah Partai. Jika sudah putus ini pun masih berlanjut ke ranah peradilan umum. Tapi yang perlu diingat apa yang kita perjuangkan semata menegakan konstitusi partai,” ingatnya.
Sebelumnya memang santer isu bahwa Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Lampung Tony Eka Candra bertemu Setnov guna mengusulkan pemecatan terhadap puluhan pengurus yang tergabung dalam Forum Penyelamat Kewibawaan Partai Golkar Lampung (FPKPGL) yang menggagas mosi tidak percaya terhadap Arinal. Namun demikian
Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai meminta aktifis FPKPGL tetap tenang dan tidak panik menyikapi isu tersebut.
Menurut Yorrys Raweyai, kondisi Golkar di pusat saat ini tengah berada dalam ambang bahaya, akibat Setnov jadi tersangka. Jika DPP mengeluarkan kebijakan kontra produktif, bisa membuat blunder politik. “Tenang saja. Fokus saja pada perjuangan menegakan aturan partai. Biarkan mereka mengusulkan pemecatan, hiraukan saja,” ucap Yorrys.
Menyikapi ini, Tony Eka Candra menegaskan jika Partai Golkar Lampung dalam kondisi kuat, kompak dan solid secara kelembagaan. Seluruh perangkat partai kini terus berjuang memenangkan pemilu. Bicara pemilu tidak hanya pilkada. Tapi juga pileg dan pilpres.
Karenanya dia menghimbau kalaupun ada yang tidak sejalan, silakan lewat mekanisme yang ada sesuai konstitusi Partai Golkar. Tanpa harus dipublikasi keluar sehingga bisa menjadi opini di tengah masyarakat yang akhirnya justru bisa merusak citra partai golkar yang kini sedang bangkit dan berjuang meraih kejayaan untuk kemenangan Partai Golkar.
Sebelumnya mosi tidak percaya terhadap Arinal dilatarbelakangi adanya dugaan pelanggaran AD/ART dalam bentuk tidak mematuhi hasil keputusan Musdalub Partai Golkar tahun 2016. Lalu ada pelanggaran PO-04 tahun 2010 tentang Tata Hubungan Dewan Pimpinan Partai Golkar dengan Fraksi Partai Golkar tingkat DPR RI/Provinsi/Kabupaten/kota.
Kemudian pelanggaran Juklak 6 tahun 2016 tentang penetapan pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota dari partai golkar. Selanjutnya ada pelanggaran AD/ART dalam bentuk menyelenggarakan Musdalub Partai Golkar tanpa memenuhi ketentuan yang ada.
Arinal juga diketahui lebih mengutamakan kepentingan pribadi yakni saat sosialisasi sebagai calon gubernur dengan tidak melibatkan struktur partai sebagai subjek konsolidasi. Tapi malah mempercayakan kepada pihak ekternal serta diduga melibatkan pihak perusahaan swasta yakni Sugar Group Coorperation tanpa ada atribut partai golkar.
Lalu tidak dilakukannya kewajiban organisasi berupa rapat kerja yang telah diagendakan tanpa alasan yang jelas. Tapi lebih pada fokus kegiatan pribadi yakni menggelar acara wayangan.(red)
