Dukung OTT Bupati Mesuji, Alzier Minta KPK Usut Lagi 1 Bupati dan 1 Walikota Agar Lampung Bebas KKN

BANDARLAMPUNG � Terjaringnya Bupati Mesuji, Khamami dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat komentar tokoh masyarakat sekaligus calon anggota DPD RI, M. Alzier Dianis Thabranie.

�Ini getah dari kesombongan. Pura-pura lugu. Katanya Khamami bupati merakyat. Ditangkap KPK baru nyengir. Waktu ketemu mengaku miskin, hidup sederhana. APBD infrastruktur tidak dikerjakan rekanan, tapi oleh masyarakat sendiri. Nyatanya ya gini. Makanya jangan berpura-pura miskin. Akhirnya dibuat miskin benaran sama Allah SWT,� tutur Alzier.

Alzier pun menyatakan mendukung sepenuhnya langkah KPK menindak dan memberantas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di Provinsi Lampung.

�Dan saya berharap, langkah KPK tidak hanya berhenti disini. Sebab sedikitnya masih ada satu walikota dan satu bupati di Lampung yang juga layak menyusul untuk di OTT. Biar Lampung aman dari praktek KKN,� tegas mantan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung tersebut.

Pada kesempatan ini, Alzier juga menghimbau KPK tak lupa dalam penanganan kasus OTT yang terjadi sebelumnya. Misalnya soal keterlibatan PLT Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Nanang Ermanto yang terbukti menerima suap dalam kasus OTT proyek Dinas PUPR di Lamsel yang telah menyeret Bupati, Zainudin Hasan dkk sebagai terdakwa.

�Lalu ada lagi nama Sahroni (pejabat PUPR), Ahmad Bastian dan Bobby (kontraktor) serta ketua-anggota DPRD Lamsel. Mereka semua pantas ditetapkan tersangka untuk dimintakan pertanggungjawabannya dan KPK tidak hanya berhenti pada empat tersangka saja yakni Zainudin Hasan, Agus BN, Anjar Asmara dan Gilang Ramadhan. Ini penting agar praktek KKN di Lamsel dapat hilang dan menimbulkan efek jera,� urai Alzier.

Tak hanya kasus OTT di Lamsel. Alzier menyinggung kasus OTT di Lampung Tengah (Lamteng) yang menyeret bupati setempat, Mustafa sebagai terpidana.

�Kasus OTT di Lamteng pun masih menggantung. Banyak pihak seperti Ketua DPRD Ahmad Junaidi Sunardi dkk yang hingga kini tak diproses. Padahal fakta persidangan terbukti terima suap. Jujur, ini tak boleh dibiarkan. Sekali lagi agar Provinsi Lampung yang kita cintai bersih dari KKN dan terbebas dari pejabat korup yang kerap menipu rakyat,� pungkasnya.

Seperti diberitakan Bupati Mesuji Khamami digiring�ke Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Dia tiba di Gedung KPK pukul 15.49 WIB, Kamis (24/1/2019).

Khamami yang mengenakan kaos hijau berjaket hitam itu terlihat mengunakan masker untuk menutupi wajahnya. Dia juga membawa plastik berwarna merah di tangan kanannya.

Khamami ditangkap bersama 10 orang lainnya di Lampung pada Rabu 23 Januari 2019. Bersama mereka tim penindakan KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam kardus air mineral. Uang pecahan Rp 100 ribu itu tengah dihitung oleh lembaga antirasuah.

Uang diduga diperuntukkan untuk menyuap�Khamami terkait proyek jalan di Dinas PUPR. Ini merupakan penangkapan pertama di tahun 2019 bagi lembaga antirasuah. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

Berdasarkan laman Laporan Harta Kekayaan Penyenggara Negara (LHKPN) yang diakses melalui laman acch.kpk.go.id, Khamami tercatat memiliki harta sebanyak Rp 22,4 miliar. Harta tersebut dia laporkan pada 19 September 2016 saat mencalonkan diri sebagai�Bupati Mesuji�periode 2017 -2022.

Dalam laman tersebut, Khamami tercatat memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Tercatat Khamami memiliki 41 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Lampung dengan total nilai keseluruhan mencapai Rp 10.359.301.000.

Sedangkan untuk harta bergerak, Khamami tercatat memiliki 13 kendaraan roda empat dan 6 kendaraan roda dua dengan nilainya totalnya mencapai Rp 2.574.000.000.

Adapun usaha lain milik Khamami, dilaporkan mencakup sejumlah bidang seperti sarang burung walet, penyewaan ruko, dan perkebunan karet dengan total nilai aset mencapai Rp 10.375.000.000.

Untuk giro dan setara khas lainnya, Khamami memiliki sekitar Rp 73.578.296. Sedangkan utang, Khamami tercatat memiliki utang sebesar Rp 1,5 miliar. Piutang dalam bentuk uang sebesar Rp200 juta, sementara piutang dalam bentuk barang sebanyak Rp 350 juta. Jadi total keseluruhan harta kekayaan�Bupati Mesuji�sebesar Rp 22.431.879.296.(red/net)