MESUJI – Dugaan terjadinya pungutan liar (Pungli) di Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji lagi-lagi terdengar. Kali ini, indikasi tersebut langsung mengarah kepada orang nomor satu selaku pemegang kebijakan. Bupati Mesuji, H. Khamamik, S.H., melalui seseorang berinisial “S” meminta setoran kepada beberapa rekanan dengan alasan “Nota Dinas”. Hal ini disampaikan salah satu rekanan kepada media SKH BE1Lampung melalui sambungan telpon. (19/7).
Menurutnya, seseorang berinisial “S” menghubunginya dan beberapa rekanan lain melalui sambungan telpon, pesannya mengaku perintah Bupati Mesuji untuk meminta setoran apabila berkas (Nota Dinas) mau turun.
“Ada sekitar lima rekanan yang dihubungi, kalau berkas mau turun harus ada punglinya, jumlahnya bervariasi, ada yang 3 persen, 2 persen dan 5 persen”, jelasnya.
“Kami berharap Dinas PUPR Mesuji bisa memberikan pelayanan maksimal, dan kepada Bupati kami mohon jangan mempersulit, rekanan bukan tidak memiliki modal, tetapi meminta hak sesuai progres yang sudah diperiksa oleh tim”, tambahnya.
Atas kejadian ini ia berharap agar pihak legislatif dan yudikatif dapat turun dan melaksanakan tugas mereka, sambil memastikan kerahasiaan identitasnya kepada SKH BE1Lampung.
Terpisah, Abdul Wahab, perwakilan rekanan yang sebelumnya meminta persoalan nota dinas diselesaikan menjelaskan bahwa yang sudah turun itu terkait uang muka, yang rekanan harapkan saat ini adalah pencairan termin, karena dilapangan progres kami sudah mencapai tujuh puluh persen.
Wahab menambahkan, hari ini pihaknya bersama beberapa rekanan mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mesuji untuk berkoordinasi dan meminta penjelasan. Namun kondisi kantor Dinas PUPR kosong dan tidak ada pejabatnya, hanya satu orang staf bidang bina marga bernama Weli. (19/7)
“Pengajuan termin belum ada kejelasan, prosesnya ada yang memakan waktu 1,5 bulan, 1 bulan dan 10 hari, menurut penilaian kami berkas masih ada di meja bupati atau terganjal di nota dinas, yang menjadi akar masalah Dinas PUPR tidak bisa diajak berkomunikasi, dan sampai hari ini belum ada jawaban yang menyenangkan hati kami” ucap pria yang aktif di lembaga Barisan Patriot Bela Negara (BPBN) tersebut.
Kepada media ini Wahab berpesan, agar semua pihak bisa saling berkoordinasi mencari solusi, bukan mengejek dan saling menjatuhkan, dan kami tidak melakukan aksi turun ke jalan (aksi damai) jika aspirasi dapat terpenuhi melalui musyawarah, hal ini kami lakukan demi menjaga reputasi Kabupaten Mesuji, pungkasnya.
Sementara, Rahmat Daniel, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR ketika dikonfirmasi telpon selulernya dalam keadaan tidak aktif, dan Bupati Mesuji, H. Khamamik, S.H., ketika dikonfirmasi via sms tidak menjawab. (Red).
