Dipimpin Sudin, Atu Ayi Mundur dari Pengurus PDI-P

BANDARLAMPUNG – Riak-riak di tubuh DPD PDI Perjuangan (PDI-P) Provinsi Lampung terus terjadi. Ini menyusul dipilih dan ditetapkan Sudin, S.E., sebagai Ketua DPD PDI-P Lampung. Dan info terbaru, Hj. Syafariah Widianti atau yang lebih dikenal dengan panggilan Atu Ayi mengajukan pengunduran diri. Kakak kandung mantan Gubernur Lampung sekaligus mantan Ketua DPD PDI-P Lampung, Sjachroedin ZP ini menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak DPD PDI-P Lampung dibawah pimpinan Sudin.

Sayangnya saat dikonfirmasi, Atu Ayi yang terkenal sangat ramah dengan kalangan media ini belum bersedia menjelaskan secara gamblang soal pengunduran dirinya. Dia hanya menyatakan bahwa alasan usia dan fisik yang tidak memungkinkannya untuk bisa menjalankan tugas partai. Jadi bukan karena ada friksi atau perpecahan dengan pnunjukan ketua DPD PDI-P Lampung yang baru.

“Enggak lah, banyak kader-kader yang masih muda, energik, berpotensi bisa kerja lebih baik dari saya,” terang Atu Ayi yang juga alumnus S2 Program ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), kemarin.

Dari informasi yang dihimpun jabatan Atu Ayi sebagai bendahara Fraksi PDI-P DPRD Lampung, sebelumnya telah dicopot. Beliau digantikan Eva Dwiana yang tak lain merupakan istri Herman HN, Walikota Bandarlampung. Lalu diera Sudin memimpin DPD PDI-P Lampung, jabatan Atu Ayi pun sebagai bendahara digeser. Dia pindah menjadi Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak. Sementara jabatan bendahara dipercayakan kepada Ketua DPRD Lampung, Dedy Afrizal.

Untuk diketahui di era Sudin, struktur kepengurusan PDI-P Lampung, tercatat beberapa loyalis Sjachroedin ZP, dipinggirkan. Selain Atu Ayi, ada beberapa nama yang merupakan orang dekat Sjachroedin ZP tidak diakomodir dalam surat keputusan kepengurusan baru.

Seperti Suhardi Buyung, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. Lalu, H. Muhammad Habib Purnomo, Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan. Terakhir, Hj. Mety Herawati, Wakil Sekretaris Bidang Program.

Kepastian ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PDI-P Nomor 15-B/KPTS-DPD-DPP/VIII/2017 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi DPD PDI-P Provinsi Lampung. Surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto ini tertanggal 26 Agustus 2017.

Saat dikonfirmasi, Suhardi Buyung tidak membantah bahwa dia merupakan loyalis Sjachroedin ZP. “Karenanya saya memilih mundur. Saya tidak kenal dengan Sudin. Apalagi keberadaannya diarus bawah memang tidak dikehendaki. Jadi andaipun saya masuk kepengurusan, pasti tidak cocok dan saya tolak,” terang Suhardi Buyung.

Suhardi Buyung pun mengaku sudah mengkonsultasikan perihal mundurnya dia dari kepengurusan PDI-P Provinsi Lampung kepada Sjachroedin ZP. “Beliau (Sjachroedin ZP,red) berpesan agar sabar dan melihat kedepan,” tegasnya.

Lain lagi yang dikatakan H. Muhammad Habib Purnomo. Meski tidak mengaku secara tegas merupakan loyalis Sjachroedin, dia juga mengaku heran tidak masuk dalam pengurus DPD PDI-P Provinsi Lampung yang baru. Padahal dalam setiap kegiatan partai, dirinya paling aktif.
“Waktu saya sebagai Wakil Ketua DPD PDI-P Lampung, bisa dicek saya yang paling rajin setiap kegiatan partai. Malah Pak Sudin yang tidak aktif, karenanya saya tidak kenal dengan beliau,” tuturnya heran.

Habib Purnomo pun yakin tidak masuknya dia dalam kepengurusan yang baru bukan karena keinginan dari DPP PDI-P. Pasalnya dia mengaku memiliki hubungan yang dekat dengan pengurus DPP PDI-P, termasuk Sekjen, Hasto Kristiyanto. “Jadi mungkin ada kelompok di Lampung yang tidak ingin saya masuk,” terangnya.

Dari berbagai sumber koran ini sendiri ada kesan nuansa nepotisme dalam penyusunan kepengurusan DPD PDI-P Provinsi Lampung. Yakni masuknya sosok Taufik David, S.E., dan Hj. Siska, S.E., sebagai Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Wakil Ketua Bidang Maritim. Padahal, Siska diketahui merupakan kakak ipar dari Taufik David. “Dan saya yakin DPP PDI-P tidak tahu mengenai ini. Adanya kakak-adik dalam satu kepengurusan,” terang sumber koran ini.

Untuk diketahui meski ada penolakan, DPP PDI-P resmi menetapkan Sudin sebagai ketua definitif. Penetapan Sudin diputuskan dalam rapat koordinasi DPP PDI-P dan DPD beserta 15 ketua dan sekretaris DPC PDI-P se-Lampung, Jumat (25/8) di Jakarta. Sudin adalah anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Lampung. Ia sudah dua periode duduk di Senayan.

Sudin menyatakan akan secepatnya konsolidasi menyeluruh kepada semua pihak. “Kita segera konsolidasi. Karena ini perintah Ibu Ketua Umum dan Sekjen, untuk merangkul semua kader agar tetap solid dan berjalan pada track-nya. Saya akan konsolidasi kepada semua pihak baik itu internal maupun eksternal partai,” jelasnya.

Sebelumnya beberapa perwakilan pengurus anak cabang (PAC) dari 15 kabupaten/kota di Lampung mendatangi dan mendemo kantor DPD PDI-P Lampung di Jalan Soekarno Hatta, Tanjungsenang. Maksud kedatangannya hendak menyatakan penolakan keputusan DPP yang menjadikan Sudin sebagai ketua DPD PDIP Lampung definitif.

Menurut Koordinator Arus Bawah Kader PDIP Yohanes Joko Purwanto penetapan Ketua DPD harus sesuai aturan. Dikatakannya jika PDIP mau berkembang maka harus menolak Sudin. “Tetapi jika masih diteruskan kami akan melepaskan kartu keanggotaan,” ancamnya.

Ia menilai, PDIP sudah tidak demokratis lagi karena tidak mendengarkan aspirasi kader PAC. “Karena PDIP sudah tidak taat aturan, tidak mendengarkan pendapat dari arus bawah, jadi untuk apa kami masih menyimpan kartu keanggotaannya,” tandasnya.
Penunjukan Sudin lanjutnya bisa saja menjadi bahan lawan politik jelang Pilkada Lampung untuk merubah jargon PDI Perjuangan. Partai yang selama ini terkenal dengan sebutan “Wong Cilik” ini bisa saja dirubah lawan politik menjadi partai “Wong Chino”, “Partai Kafir” dan “Sarang Komunis”.

“Praktis isu Pilkada DKI Jakarta akan berpindah ke Pilkada Lampung. Ini yang saya khawatirkan,” tuturnya.

Penunjukan Sudin juga menjadikan partai PDI-P kehilangan roh-nya sebagai partai nya wong cilik, partai ideologis dan partai kader. Militansi kader PDI-P terhadap partainya sangat disegani kawan dan lawan politiknya.

“Tapi jika sudah begini apa bedanya DPD PDI-P dengan partai lain. Sungguh disayangkan, padahal keberanian PDI-P mencalonkan kader sendiri dalam pilkada meski tanpa kekuatan logistik sangat diacungi jempol. Semoga partai ini berbenah dan kembali menemukan rohnya,” harapnya.

Penunjukan Sudin paparnya agak merubah konstelasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018. Pilgub nantinya diduga akan berlangsung lebih seru dibanding 2014 lalu. Pasalnya, jika dulu hanya ada keterlibatan perusahaan kakap PT. Sugar Group Companies (SGC), kini ada pendatang baru yakni PT. Gajah Tunggal Group.

Bedanya, dulu PT. Sugar Group dibawah pimpinan Vice President PT. SGC, Lee Purwati full power mendukung Ridho Ficardo, tapi kini sudah berpindah mendukung Arinal Djunaidi. Polanya sama, sebelum ikut pilgub 2014, Ridho Ficardo terlebih dahulu merebut Ketua DPD Demokrat Lampung, lalu sosialisasi dengan Wayangan. Demikian juga dengan Arinal Djunaidi sebelum Pilgub 2018 merebut Ketua DPD Golkar Provinsi Lampung lalu sosialisasi dengan wayangan.

Strategi serupa PT. Sugar Group coba dipakai kelompok usaha PT. Gajah Tunggal Group. Yang disasar adalah PDI-P, partai terbesar perolehan kursi DPRD di Lampung. Tidak tanggung, mantan karyawan Gajah Tunggal Group, bernama Sudin yang kini jadi anggota DPR RI Dapil Lampung I yang didapuk menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung. Tapi bedanya, Sudin tidak diperbolehkan mencalonkan diri di Pilgub Lampung nanti.

“Seperti diketahui, Gajah Tunggal Group mempunyai beberapa usaha di Lampung yakni perkebunan sawit BSMI di Mesuji dan KCMU di Pesisir Barat. Kedua perkebunan dikelola kerabat Artalita Suryani alias Ayin dan bos besarnya Syamsul Nursalim,” jelas kader PDIP Yohanes Joko Purwanto, kemarin.

Artalita Suryani alias Ayin sendiri lanjutnya diketahui banyak membantu Walikota Bandarlampung Herman HN yang juga Bakal Calon Gubernur dari PDI Perjuangan. “Jadi bisa disimpulkan, PDI-P yang bisa mengusung cagub sendiri kemungkinan besar akan mengusung Herman HN pada pilgub Lampung dengan donatur Gajah Tunggal Group, berhadapan dengan jagoan Sugar Group, yakni Arinal Djunaidi yang sudah pasti diusung Partai Golkar dan Gerindra,” tegasnya.

“Jadi praktis Pilgub Lampung akan berlangsung seru dipastikan antara dua kekuatan besar yakni Sugar Group vs Gajah Tunggal Group,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Penasehat Hukum (PH) Arthalita Suryani, Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn., membantah semua tudingan Yohanes Joko Purwanto. Menurut Sopian Sitefu, kliennya sudah lama tidak ikut-ikutan masuk dalam dunia politik. Dikatakannya selama ini kliennya hanya fokus mengurus keluarga dan dunia bisnis.

“Jadi semua prasangka itu tidak benar. Sudah lama sekali ibu tidak memcampuri dunia politik. Beliau kini hanya fokus mengurus keluarga dan menekuni bisnis yang selama ini dia jalankan,” tuturnya.(red)