Dewan Ungkap Program Biling Herman HN Nunggak 11,8 M

BANDARLAMPUNG – Program di dunia pendidikan yang selama ini menjadi andalan Walikota Bandarlampung, Herman HN dikenal dengan sebutan bina lingkungan alias biling, ternyata meninggalkan masalah. Salahsatunya adalah masih menunggaknya pembayaran program biling itu sebesar Rp 11,8 miliar. Akibatnya para kepala SMP di Bandarlampung kesulitan akibat tak mulusnya perjalanan program yang digadang-gadang sukses oleh Herman HN tersebut.

Adalah Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung, Hendrie Kurniawan, yang membuka fakta bila program biling meninggalkan masalah yang serius itu. Senin (26-3) lalu, Komisi IV DPRD Bandarlampung mengadakan rapat dengan para kepala SMPN.

Hasilnya? “Program biling di SMPN se-Bandarlampung di tahun 2017 yang belum dibayar oleh Pemkot mencapai Rp 11,8 miliaran. Akibatnya, banyak kepala SMPN yang terpaksa utang untuk tetap bisa mengelola sekolahnya dengan baik,” kata Handrie Kurniawan sebagaimana dikutip dari website harianfokus.com.

Dengan kondisi seperti ini, menurut dia, sangat wajar bila para kepala SMPN se-Bandarlampung mengeluh dan kesulitan untuk tetap menjalankan tugas pendidikan di sekolahnya masing-masing secara maksimal.

“Tunggakan pembayaran Dana biling sebesar Rp 11,8 miliar itu di tahun 2017 lho, belum ditambah pada tahun 2018 ini. Sedangkan jumlah siswa biling SMPN se-Bandarlampung lebih dari 80 ribu,” sambung legislator asal PKS ini.

Terkait dengan program biling yang meninggalkan masalah ini, Yusuf Kohar, Plt Walikota Bandarlampung, kena getahnya. Handrie mengharapkan Yusuf Kohar mengeluarkan kebijakan untuk bisa mencicil tunggakan Dana biling yang selama ini jadi program prioritas dan diagul-agulkan sukses besar oleh Herman HN itu.

“Kami minta, Plt Walikota punya kebijakan berani. Kalau pun belum bisa membayar penuh tunggakan Dana biling tersebut, minimal dicicil tiga bulan,” harap Handrie Kurniawan.

Sementara beberapa kepala SMPN yang membenarkan bila saat ini mereka kesulitan untuk menjalankan tugas pendidikan secara maksimal akibat mangkraknya tagihan Dana biling di Pemkot Bandarlampung.

“Dana program biling itu sangat kami butuhkan untuk tetap bisa berjalannya proses belajar mengajar dengan baik dan maksimal. Kalau nunggak seperti saat ini, mau tidak mau kami ya harus cari pinjaman. Tapi sampai kapan terus begini, sementara kami diwajibkan menerima siswa biling setiap tahun ajaran baru,” kata seorang kepala SMPN yang namanya minta tidak ditulis karena takut dicopot dari jabatannya oleh Herman HN saat nanti dia telah aktif kembali sebagai Walikota.

Kepala SMPN ini mengaku, program biling sebenarnya memberatkan bagi dunia pendidikan. Selain karena pembayaran dananya sering terlambat, juga memerlukan penyetaraan tersendiri bagi siswa yang diterima.

“Beruntung teman-teman yang jadi kepala SMAN saat ini. Karena setelah SMAN menjadi kewenangan pemprov, mereka tidak dipusingkan lagi dengan urusan biling ini,” kata dia.(net)