BANDARLAMPUNG � Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KLRUPB) mengucapkan selamat atas pelantikan Arinal Djunaidi-Chusnunia (Nunik) sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024. Arinal-Nunik pun diminta untuk tidak melupakan janji kepada rakyat. Yakni guna memajukan kesejahteraan, melindungi dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Lampung.

�Meski begitu kami juga tegaskan bahwa Pansus Politik Uang DPRD Lampung, kalian hanya omong kosong dan menghabiskan dana APBD saja, tentu harus bertanggung jawab,� terang Ketua KLRUPB, Rakhmat Husein DC dalam releasnya, Kamis (13/6).

Menurut Rakhmat Husein, di kala Arinal- Nunik bersama pendukung serta sponsornya serta KPU dan Bawaslu bersuka cita atas pelantikan mereka menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Lampung di istana, namun masih ada ganjalan yang masih terasa sampai hari ini. Dimana di ketahui oleh publik bahwa pilgub Lampung 2018 lalu dirasakan sangat kuat dugaan praktek politik uang. Sayangnya Bawaslu dan Gakumdu malah gagal mengungkapnya. Perjuangan rakyat Lampung pun tidak kendur dan terus berjuang secara formal sampai ke MK, Bawaslu RI, dan DKPP. Tapi semuanya pun tetap kandas.

Harapan muncul ketika dengan semangatnya DPRD Lampung membentuk pansus politik uang. Pansus ini gencar bekerja memanggil pihak yang di yakini mengetahui permasalahan itu, meski beberapa saksi kunci gagal di hadirkan oleh pansus.

Dan kini setelah Gubernur- Wakil Gubernur dilantik, setelah pemilihan legislatif selesai di gelar ternyata pansus politik uang DPRD Lampung belum juga mengumumkan dan menyimpulkan apa hasil temuannya. Padahal pansus adalah alat kerja resmi DPRD yang di biayai uang negara dari rakyat. Tidak jelasnya sikap dan kesimpulan pansus tersebut, mungkin saja pansusnya �masuk angin�, lemah letih lesu.

�Rakyat akan menggugat pansus politik uang DPRD Lampung, bukan saja karena mengabaikan tugas, telah menggunakan uang negara tapi juga sudah berbohong kerakyat, sudah PHP-in rakyat, dan yang pastinya pansus telah lalai dari tugas dan kewajibannya,� Rakhmat Husein lagi.

Karenanya papar Rakhmat Husein harus ada pertanggungjawaban yang jelas dan resmi. Bukan saja soal operasional pansus, tapi juga soal tugas dan tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat dan pansus dewan.

�Rakyat akan berjuang ke berbagai pihak supaya ada proses hukum terhadap pengabaian tanggung jawab Pansus Politik Uang DPRD Lampung tersebut,� tutupnya.(rls)