Alzier Kritik Pembangunan di Pesawaran yang “Stagnan”

PESAWARAN – M. Alzier Dianis Thabranie mendukung penuh aksi Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Pesawaran (Gempar) yang meluruk Kantor Bupati Pesawaran, beberapa waktu lalu. Alasannya, Ketua Umum Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) menilai jalannya pemerintahan dan roda pembangunan di Kabupaten Pesawaran, memang wajib dikritisi. Pasalnya, kini jalan pembangunan terkesan “stagnan” dan tanpa “greget” guna membangun citra kabupaten ini di Provinsi Lampung maupun tingkat nasional. Lebih-lebih dapat membuat masyarakatnya maju dan sejahtera.

“Padahal terlalu banyak yang dikorbankan agar dulu Pesawaran ini bisa menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Namun kami semua ikhlas dan alhamdulillah perjuangan ini berhasil,” terang Alzier.

Karenanya Alzier mengaku kecewa, jika kini sebagai DOB, keberadaan Kabupaten Pesawaran tidak membawa manfaat bagi masyarakatnya. Dimana, jalannya pemerintahan dan roda pembangunan, terkesan tidak ada kemajuan.

“Coba lihat, apa yang sekarang dibangun. Hampir tidak ada program yang bisa jadi kebanggaan. Kalau dulu masih ada pembangunan masjid, rumah sakit, perkantoran dan lainnya. Tapi kini pembangunannya hampir tidak dirasakan manfaat oleh masyarakat,” tegas Alzier.

Untuk itu, Alzier merasa geram, jika terbentuknya DOB ini malah hanya dinikmati segelintir orang. Hanya untuk memperkaya diri sebagian kecil kelompok.

“Padahal dulu kita berdarah-darah memperjuangkannya. Karenanya saya setuju jika masyarakat Pesawaran berani mengkritisi,” tutupnya.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu, ratusan orang yang menamakan diri Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Pesawaran (Gempar) meluruk kantor Bupati, setempat. Massa aksi datang dengan membawa keranda mayat dan sejumlah poster berisi kritikan.

“KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi,red) selamatkan Pesawaran, Masyarakat Pesawaran Bukan Daun Salam, Libatkan Masyarakat Pesawaran dalam Pembangunan,” tulis beberapa spanduk.

Dalam aksinya, mereka menuntut Bupati Pesawaran Dendi Romadhona dalam pengangkatan pejabat eselon II, III dan IV, harus mengedepankan warga asli Pesawaran. Selain itu, massa juga ada sejumlah tuntutan. Diantaranya mereka minta Bupati mengeluarkan Perbup tentang tenaga honorer yang berasal masyarakat Pesawaran.

Meminta Bupati agar masyarakat Pesawaran dilibatkan dalam setiap pembangunan. Lalu membubarkan tenaga ahli, karena dianggap hanya menghambur hamburkan keuangan daerah dan belum dibutuhkan.

Kemudian menindak tegas oknum makelar proyek dan jabatan di satuan kerja yang dapat menimbulkan citra buruk Pemkab Pesawaran. Mengganti Kepala Dinas BPPMD karena diduga telah mengeruk keuntungan pribadi sehingga merugikan desa utamanya dalam pengelolaan dana desa.

Demo kemudian juga mendesak bupati melakukan evaluasi jabatan Kadis Kesehatan karena dinilai telah gagal dalam melaksanakan pembangunan bidang kesehatan sehingga terkesan amburadul sehingga keberadaan rumas sakit daerah tidak berfungsi.
“Bupati juga harus menolak waralaba dan membina pedagang tradisional sesuai kontrak politik dengan pedagang pasar,” teriak massa.

Bahkan, kinerja Dinas PU Pesawaran juga mendapat sorotan. Mereka menilai kinerja PUPR Pesawaran harus dievaluasi, karena banyaknya pekerjaan yang diduga tidak sesuai ketentuan sehingga kegiatan yang dihasilkan tak berkualitas akibatnya tidak bisa dinikmati masyarakat Pesawaran.

“Kami juga meminta Kapolres mengusut dugaan permainan uang pelaksanaan tender di sejumlah dinas karena pemenang tender sudah ditentukan. Selain itu usut secara tuntas korupsi di Dinas Perhubungan dalam dugaan pengadaan kapal,” tegas salahsatu peserta aksi lain.

Peserta aksi dalam orasinya mengatakan aksinya ini adalah bentuk kepedulian sebagai rakyat Pesawaran yang geram dengan berbagai persoalan dan kondisi di Pesawaran. Termasuk carut marutnya birokrasi yang terjadi kini. “Banyak persoalan di Pesawaran ini yang harus dibenahi. Persoalan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan persoalan lain. Harus segera ada perbaikan,” katanya mereka dalam orasinya. (red/net)