LAMPUNG SELATAN – Pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI) diduga tidak beres.

Pasalnya, dari jumlah keseluruhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) di Lamsel yang mencapai 82.000 orang, terdapat sekitar 4.943 KPM yang belum mendapatkan KKS.

Berdasarkan sumber yang enggan dipubilkasikan, sepanjang Bansos (BPNT – PKH) itu bergulir, ribuan KPM yang belum mendapat KKS tersebut tak pernah menerima Bandos, baik tunai maupun non tunai.

Sayangnya, pihak Bank BRI selalu enggan untuk dikonfirmasi. Hingga berita ini diturunkan, Bank penyalur Bansos itu enggan berkomentar, meski beberapa kali berupaya ditemui wartawan. Alasannya, Kepala Cabang BRI Kalianda, Bagus Ersa selalu tak berada dikantor.

Kondisi itu, memantik sorotan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rahman Yusuf. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat semestinya pro aktif berkomunikasi dengan Bank BRI untuk meluruskan permasalahan ini.

“Agar menjadi atensi pemerintah daerah untuk terus dikejar sebelum deadline ya, supaya jangan sampai ditarik. Sayang kan bantuan yang ada di depan mata ditarik (kembali). Semestinya Pemuda berupaya maksimal untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat,” kata Nur Rahman saat dihubungi BE 1 Lampung, siang tadi (11/11).

Nur Rahman Yusuf melanjutkan, pihaknya juga tengah mempelajari kasus ini lebih mendalam. Bahkan, mengenai perencanaan penyaluran Bansos tersebut. Ia menegaskan, Pemda seharusnya lebih serius.

“Program ini kan tentunya melalui perencanaan. Semestinya, dalam perencanaan yang dilakukan Pemda juga harus serius. Sehingga, tidak terjadi permasalahan seperti ini,” sambungnya.

Ia menyarankan, Pemkab Lamsel untuk memberikan solusi terhadap bantuan sosial yang tidak tersalurkan.

“Diupayakan agar dapat tersalurkan. Apabila tidak bisa, Pemda harus memberi solusi lain. Misalnya, Pemda jemput bola untuk menarik bantuan lainnya sebagai pengganti ribuan KPM yang tidak menerima bansos,” harapnya.

Disisi lain, mengenai penyediaan mesin EDC di setiap e-warung juga menjadi persoalan. Sebab, BRI hanya menyediakan 110 unit EDC untuk penyaluran bandos kepada 82.000 KPM di Lamsel.

Padahal semestinya, BRI menyediakan lebih dari 300 unit mesin EDC. Sebab, dalam Pedoman Umum (Pedum) penyaluran Bansos Kemensos RI, satu e-warung menyalurkan 250-300 KPM. (Doy)