Pesawaran Harus Parkirkan Dana Khusus Bencana Alam

PESAWARAN – Tokoh masyarakat Kabupaten Pesawaran Mualim Taher sangat menyesalkan Bupati Pesawaran yang tidak kunjung hadir dan memberi bantuan pada korban banjir di Dusun Kaliawi Desa Kubu Batu Kecamatan Waylima Pesawaran.

“Saya sangat menyesalkan jika Kepala Daerah tidak kunjung datang, apalagi sampai tidak menurunkan bantuan untuk korban banjir,” ungkapnya.

Bukan itu saja, Mualim juga meminta agar pemerintah daerah segera menganggarkan untuk bencana alam setiap tahunnya.

“Kalau bisa kita anggarkan minimal Rp5 milyar pertahunnya. Apabila dalam satu tahun tidak ada bencana alam maka dana tersebut bisa kita kembalikan kenegaraan,” katanya.

“Minimal kita sudah saatnya memarkirkan dana untuk khusus bencana alam,” lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, puluhan rumah hancur akibat banjir yang melanda Kabupaten Pesawaran pada 14 Februari kemarin. Kepala Dusun Kaliawi Desa Kubu Batu Kecamatan Waylima, Samsuri, mengeluhkan respon pemerintah yang terkesan lamban.

“Kita menunggu pemerintah agar dapat ganti rugi dan bisa menurunkan material maupun hal lainnya,” ungkapnya, Selasa (24/2/19).

“Saya kecewa dengan pemerintah. Saya minta tolong supaya kami diperhatikan, karena ada beberapa rumah warga yang rusak di sini. Kita butuh biaya buat perbaikan rumah tersebut, kami ini masyarakat pesawaran yang berhak meminta bantuan pada Bupatinya,” katanya.

Samsuri meminta pemerintah setempat sangat minim upaya dalam membantu masyarakat Pesawaran, khususnya yang terdampak banjir.

“Pemerintah sangat minim upayanya, bahkan Pak Bupati belum pernah sekalipun datang ke sini. Pemerintah cuma kasih air bersih ke kami selama beberapa hari, cuma itu aja gak ada yang lain,” keluh Samsuri.

Sementara itu Kepala Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Hermawan mengaku telah melakukan upaya dengan mendata kerusakan dan sudah melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten.

“Iya benar bahwa kerusakan rumah terdampak banjir beberapa waktu yang lalu sudah didata dan sudah saya laporkan kepada pemkab melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintahan Kecamatan,” pungkasnya. (Don)