MESUJI – Pasca Operasi Tangkap Tangan OTT KPK beberapa hari lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Mesuji tampak ‘linglung’. Semua pegawai terlihat bingung, bahkan untuk memasuki ruangan dan menjalankan roda pemerintahan seperti biasanya.
“Semua memang keliatan bingung. Bagaimana kita harus menjalankan roda pemerintahan kalau jepala dinas, sekertaris, serta staf kita lagi menjalankan pemeriksaan pacsa operasi tangkap tangan yang di lakukan KPK pada Rabu lalu,” kata serang pegawai di sana.
Ia berharap seluruh pegawai, khususnya Dinas PUPR bisa menjalankan kegiatan seperti biasa.
“Walaupun tidak ada kepala dinas maupun sekertaris, kerja mestinya harus tetap normal,” harapnya.
Pemandangan serupa juga terlihat di rumah dinas Bupati Mesuji, Khamami. Rumah yang biasanya selalu penuh tamu itu juga terlihat lengang.
Hanya tiga mobil yang terparkir di halaman depan rumah dinas, serta penjagaan ketat dari pihak kepolisian.
Menurut sumber, sejak penangkapan berapa hari lalu tidak ada satupun yang berkunjung ke rumah dinas.
“Tak seperti biasanya yang selalu rame di kunjungi warga maupun pegawai pemerintah daerah,” kata sumber yang mewanti namanya tidak dipublish.
HONORER RESAH
Disisi lain, penangkapan Khamami ini juga membuat honorer resah. Bukan karena sedih namun karena ketakutan tidak akan menerima SK gaji secara pasti.
�Gimana nasib kita ya. Bupati menjabat saja pembagian SK lama. Lah, ini bupati lagi di periksa oleh KPK terus yang bakal menanda tangani SK nanti siapa???� kata seorang honorer.
Honorer berharap Wakil Bupati H. Saply TH� bisa menggantikan tanda tangan bupati atau bisa mempercepat pembayaran gaji.
�Kami tidak menuntut menjadi PNS kok, cukup dengan dipercepatnya pembagian SK sudah membantu. Gimana kami tidak bingung kalau gaji di rapel sampai lima, enam, bulan. Kami punya tanggungan keluarga, cicilan motor bayar kontrakan. Mudah mudahan jika nanti Pak Saply menggantikan Bupati, nasib kita berubah,� tutupnya
Sementara itu Beddi Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah Mesuji saat di komfirmasi tim, menjelaskan bahwa sudah diajukan untuk perpanjangan SK honor dan sudah diparaf oleh sekda. Selanjutnya Bupati Mesuji menandatangani SK tenaga honor mesuji.
�Sudah kita ajukan dan diparaf oleh Sekda Mesuji kita ajukan ke bupati untuk di tandatangani olehnya, � ujar Beddi via ponsel pribadinya.
Lebih lanjut dikatakan oleh Beddi bahwa tenaga honor lingkup mesuji sebanyak 1183 belum termasuk guru honor. Sementara itu untuk guru Dinas Pendidikan belum berkoordinasi dengan BKDD berapa jumlah tenaga pengajar honor mereka.
�Kalau guru honor belum masuk ke kita kita masih menunggu berapa jumlah pastinya. 1183 honorer itu data tahun 2018 lingkup pemda saja untuk tahun 2019 kita ajukan,� paparnya.
Ketika di tanya terkait SK Bupati apa sudah di tanda tangani Beddi menjelaskan bahwa pihaknya belum berkoordinasi lagi. Serta siapa yang akan menanda tangani SK tersebut.
�Kami cek lagi sejauh mana terkait tanda tangan SK honor. Besok akan kita konfirmasi ulang sudah sampai mana. Dan siapa yang akan menandatangi apa Wakil Bupati atau Sekda nantinya,” tutupnya.(hendy)
