MUI Metro Sebut yang Dibakar Bukan Bendera HTI, tapi Minta Masyarakat tidak Terprovokasi

METRO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Metro tegas menyatakan bendera berlafaz tauhid yang dibakar oknum Banser di Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar) bukan bendera Hizbut Thahir (HTI). Namun begitu, dia menghimbau warga maupun kelompok masyarakat tertentu di Bumi Sai Wawai menahan diri dan tidak mudah terprovokasi pasca insiden pembakaran tersebut.

“Iya jadi dari perkembangan yang saya ikuti, MUI Pusat itu sudah menyampaikan bahwa pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid itu bukan bendera HTI. Karena di situ tidak ada kalimat HTI, dan hanya bertuliskan kalimat tauhid saja. Oleh pemerintah, HTI memang sudah dilarang. Nah disinilah ada sikap kearifan kita semua baik dari HTI yang dulunya memang secara lambang mereka memang seperti itu. Kemudian dari masyarakat dan elemen yang ada memang sudah tau akan hal itu. Tentu saja dalam hal ini kita harus berhati-hati, karena kalimat tauhid ini bagi semua kalangan umat Islam termasuk juga banser itu bagian dari umat islam, tapi dalam bentuk organisasi, jangan sampai juga terprovokasi,” ujarnya kepada awak media, Jum’at (25/10/2018).

Nasrianto juga mengajak masyarakat untuk bijak dalam menyikapi hal tersebut. Karena menurutnya, saat ini merupakan tahun politik dan jangan sampai masyarakat mudah terpancing dan bahkan memanfaatkan moment tersebut.

“Oleh sebab itu kita harus bijak dalam hal itu, dan jangan mudah terpancing dan terprovokasi atas hal itu. Karena dalam hal ini tidak ada yang diuntungkan, karena kalimat tauhid itu milik kita semua. Apalagi suasana politik sekarang ini. Semua itu dapat dijadikan konsumsi politik. Tinggal tergantung orang yang memanfaatkan itu semua. Dan dari MUI Pusat pun sudah menyerahkan hal itu ke pihak berwajib karena yang lebih berwenang untuk menangani permasalahan itu,” bebernya.

Menurutnya, bila kelompok masyarakat melalui ormas menyuarakan aspirasinya melalui aksi damai merupakan hal yang wajar selagi tidak menimbulkan kegaduhan.

“Kalo misalkan ada tuntutan dari ormas-ormas yang ada, untuk menyuarakan itu agar pemerintah tegas bersikap terkait persoalan itu, saya pikir itu hal yang wajar. Tetapi juga tidak boleh keluar dari koridor dimana akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Menurut saya itu di lokalisir saja. Saya pikir kalo persoalan unjukrasa silahkan karena itu menyampaikan aspirasi. Asal jangan timbul gesekan dan jangan terlalu melakukan reaksi berlebihan,” tandasnya. (Arby)