METRO – Komisi I DPRD Kota Metro meminta Pemkot melakukan efisiensi dan mengikuti perkembangan teknologi untuk mengatasi kekurangan pegawai.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Metro, Basuki. Menurutnya, pemkot diminta untuk melakukan penghematan dan mengikuti perkembangan zaman.
“Pembatasan, moratorium atau lainnya oleh pusat itu kan ada dasarnya. Pertama soal efisiensi. Penghematan. Dan bisa juga kemajuan zaman. Revolusi 4.0. Dimana peran orang diganti mesin. Bisa lebih cepat dan transparan,” kata Ketua Komisi I Basuki, Senin (4/11/2019).
Karenanya, Pemda harus juga menyadari hal-hal tersebut. Sehingga masalah kepegawaian bisa terpecahkan. Tidak hanya berpangku pada kekurangan dengan alasan tidak dipenuhi pusat, kemudian mengangkat honor jor-joran.
“Ada sekitar 600-an honor kita. Tiap tahun kita dapat kuota CPNS, walau tidak semua dipenuhi. Artinya kan nambah, walau gak semua. Sisanya itu yang harusnya kita efisiensi. Kalau kita ke kota-kota besar, public service kan sudah pakai mesin,” bebernya.
Ia mencontohkan, jika dulu penumpang harus cetak boarding pass ke petugas saat ke bandara, saat ini bisa mencetak sendiri pada mesin yang disediakan. Pun demikian saat membeli minuman, kopi, dan lainnya.
“Sekarang kan tinggal masukkin uang, keluar tuh minuman. Bahkan, sekarang beli makan pun bisa lewat androit. Artinya, ada cara-cara untuk mengatasi kekurangan itu. Misal sektor pengurusan izin atau administrasi dilakukan online semua,” ujarnya.
Basuki menambahkan, memang untuk pos kesehatan dan pendidikan tetap membutuhkan pegawai.
“Artinya gini, kalau kita kurang PNS, tapi satu sisi tambah honorer, kan sama saja. Tidak efisien, anggaran tetap besar. Ya jangan bilang kurang dong, iya kan,” pungkasnya.
Sementara itu, sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menganggarkan Rp 4 Miliar untuk rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan gaji selama tahun 2020.
Wali Kota Achmad Pairin mengatakan, penerimaan CPNS tidak mungkin tidak dianggarkan. Karenanya, Pemkot sudah mulai menyusun anggaran untuk APBD 2020. Yakni sekitar Rp 4 Miliar untuk perekrutan berikut gaji.
Ia menjelaskan, kebutuhan dalam penerimaan pegawai diperkirakan mencapai Rp 3,9 Miliar. Namun, pihaknya menganggarkan Rp 4 Miliar untuk mengatasi jika terjadi kekurangan.
“Kalau misalnya nanti dalam relisasi tidak seluruhnya terserap, ya alhamdulillah. Berarti ada sisa anggaran. Kita kembalikan ke kas daerah. Karena untuk penganggaran ini juga tidak harus habis,” terangnya.
Selain untuk proses penerimaan CPNS, anggaran juga akan diperuntukan untuk penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Untuk rekrutmen P3K akan dilakukan tahun 2020 setelah penerimaan CPNS.
“Jadi anggaran ini untuk rekrutmen P3K dan gaji P3K selama satu tahun ke depan. Karena kita juga dapat. Cuma berapa pastinya nanti kita tunggu untuk diumumkan. Tapi itu setelah CPNS ya,” ungkap Wali Kota.
Diketahui, Pemkot Metro mendapatkan kuota penerimaan CPNS sebanyak 140 formasi. Namun, hingga saat ini formasi belum dipublikasikan. Rencananya pengumuman akan dilakukan serentak se-Provinsi Lampung. (Arby)
