JAKARTA � Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengancam Kota Bandar Lampung agar segera merealisasikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada 2020.

Dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, Selasa (20/10/2020), mantan Kapolri ini mengaku heran dengan Bandar Lampung yang terkesan sangat sulit melunasi.

Padahal, aku Tito, ia sudah beberapa kali menegur Kota Bandar Lampung.

“Saya kira ini Kota Bandar Lampung ini paling macet. Saya juga enggak tahu kenapa. Kota Bandar Lampung, dari perasaan saya. Kalau dari rapat ini paling banyak saya tegur itu Bandar Lampung terus. Sekarang PJ-nya kalau ada di sini, tolong cek, daripada nanti kita periksa. Saya suruh Dirjen nanti periksa. Mana uangnya?” tutur Tito.

Tito mengatakan, �Pilkada merupakan suatu orkestra dari sejumlah elemen.

�Yang pertama elemen saya kira pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting, yang pertama masalah anggaran. Penganggaran saya kira anggaran sudah didukung baik oleh APBD dengan naskah perjanjian hibah 270 daerah,” katanya.

“Sampai hari ini realisasi sudah hampir mendekati 100 persen. Ini kalau kita lihat anggaran ini untuk KPU sudah 10 triliun, kemudian 99,58 persen. Untuk Bawaslu itu sudah 3,4 triliun lebih, 99,61 persen, dan untuk aparat keamanan polri dan TNI itu sudah 1,2 triliun lebih atau 83,77 persen,” lanjut Tito.

Tito meminta dirjen keuangan daerah Kemendagri mendorong pemerintah daerah yang belum tuntas untuk segera melunaskan.

“Di sini ada dirjen keuangan daerah, saya minta dorong betul daerah-daerah lain yang belum tuntaskan 100 persen, daerah mana saja. Karena semua sekarang kebanyakan Plt, perintahkan ke Plt untuk segera melunasi agar tak ada lagi beban Bawaslu, KPU atau aparat keamanan,” ujarnya. (dtc)