BANDAR LAMPUNG – Setelah lebih dari satu dekade diperjuangkan, langkah pembukaan Program Studi (Prodi) Magister Kenotariatan (MKn) di Universitas Lampung (Unila) kini tinggal menunggu lampu hijau dari kementerian terkait.

Sinyalemen itu diketahui usai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenhum) RI melakukan visitasi langsung, Jumat (27/2/2026), sebagai bagian dari proses penerbitan rekomendasi pembukaan prodi yang sempat dimoratorium sejak 2019.

Visitasi tersebut dipimpin langsung Direktur AHU, Dr. Widodo, S.H., M.H., didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufiqurrakhman, S.Sos., S.H., M.Si. Kehadiran mereka menjadi sinyal kuat bahwa peluang pembukaan MKn Unila semakin terbuka lebar.

Menurut Dr. Widodo, kebutuhan tenaga notaris di Lampung saat ini terus meningkat. Karena itu, keberadaan Prodi Magister Kenotariatan dinilai mendesak dan strategis.

“Secara fisik bangunan sudah representatif. Dari segi SDM, para dosennya sangat mumpuni. Banyak juga alumninya yang menjadi pimpinan organisasi notaris di Lampung. Insya Allah, setelah dokumen lengkap, rekomendasi segera kami setujui,” ujarnya optimistis.

Ia juga mengapresiasi perjuangan panjang Unila yang telah mengajukan pembukaan prodi ini sejak 2009. “Ibarat pepatah, lebih cepat lebih baik. Kami berharap tahun ini rekomendasi bisa keluar agar masyarakat Lampung tidak perlu lagi jauh-jauh kuliah ke luar daerah,” tambahnya.

Rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.U., ASEAN Eng., menyambut baik hasil visitasi tersebut. Ia menegaskan pihaknya tengah berpacu dengan waktu agar izin operasional dari Ditjen Dikti dapat terbit sebelum masa pendaftaran mahasiswa baru berakhir.

“Target kami tahun akademik 2026 sudah bisa dibuka. Jika izin keluar sebelum akhir Juli, kami langsung membuka pendaftaran,” tegasnya.

Rektor perempuan pertama Unila ini memastikan seluruh kesiapan administratif, termasuk skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya pengembangan institusi, telah disusun secara matang. Tak hanya itu, untuk menjamin kualitas lulusan, Unila akan menggandeng para praktisi kenotariatan sebagai tenaga pengajar.

Dukungan juga datang dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Lampung. Ketua Pengwil Lampung INI, Zul April, menilai kehadiran MKn Unila akan menjadi solusi bagi lulusan S1 Hukum di Lampung yang selama ini harus melanjutkan studi ke luar daerah dengan biaya tidak sedikit.

“Selain membantu dari sisi akses pendidikan, ini juga penting secara organisasi. Dalam aturan INI, ujian Kode Etik Notaris baru bisa digelar jika di wilayah tersebut ada Prodi Kenotariatan. Jika MKn Unila dibuka, kami bisa menyelenggarakan ujian sendiri di Lampung,” jelasnya.

Kini, Fakultas Hukum Unila tinggal menunggu keputusan final dari kementerian. Jika semua berjalan sesuai rencana, tahun akademik 2026 akan menjadi tonggak sejarah baru: lahirnya calon-calon notaris dari rahim kampus negeri kebanggaan masyarakat Lampung. (rdrtv)