JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkap Presiden Prabowo Subianto sedang menyiapkan dua kebijakan penting sekaligus, yaitu Instruksi Presiden (Inpres) tentang penyelamatan gajah serta Keputusan Presiden (Keppres) terkait inovasi pembiayaan pengelolaan taman nasional. Hal itu disampaikan Raja setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).
“Pertama, Bapak Presiden sedang menyiapkan satu Inpres dan satu Keppres. Yang pertama adalah Inpres tentang penyelamatan populasi dan habitat Gajah Sumatera dan Gajah Borneo. Yang kedua, Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional kita,” kata Raja Juli.
Ia mengatakan kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai aktivis konservasi, baik dari dalam negeri maupun internasional.
“Saya banyak bertemu dengan aktivis konservasi internasional maupun Indonesia, dan mereka sangat mengapresiasi, mereka mengatakan bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto adalah presiden yang paling peduli terhadap konservasi satwa dan taman nasional Indonesia,” ujarnya.
Raja menjelaskan kondisi populasi gajah di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Berdasarkan data ilmiah, jumlah kantong habitat gajah yang dahulu mencapai puluhan kini terus berkurang secara signifikan.
“Ketika pertama kali Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan amanah kepada saya sebagai Menteri Kehutanan, saya cek, kantong gajah yang dahulu jumlahnya 42, sekarang tinggal 21 saja. Dan kalau tidak ada intervensi yang serius oleh pemerintah, maka kerusakan kantong-kantong gajah ini adalah sebuah keniscayaan,” ucap dia.
Selain kebijakan tersebut, pemerintah juga menyiapkan langkah khusus untuk mengatasi konflik antara manusia dan gajah di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Ada berita baik lagi, Bapak Presiden Prabowo Subianto khusus dengan Way Kambas. Telah terjadi konflik antara gajah dan manusia tahunan, menahun, udah puluhan tahun terjadi di Way Kambas, Lampung. Terakhir, beberapa bulan yang lalu salah seorang kepala desa terinjak gajah. Karena gajah berusaha masuk ya, atau melintasi desa-desa, ya, perumahan maupun lahan pertanian. Sampai salah seorang kepala desa meninggal,” kata Raja.
Sebagai solusi, Raja menjelaskan, Presiden Prabowo menyiapkan dana bantuan presiden untuk pembangunan pagar dan kanal yang akan memisahkan kawasan taman nasional dengan permukiman warga.
“Namun kemudian melihat fenomena ini, sekali lagi dengan kepedulian Pak Presiden Prabowo Subianto terhadap konservasi satwa Indonesia, beliau memutuskan menyiapkan dana Bantuan Presiden untuk membuat pagar atau kanal yang akan membentengi antara Taman Nasional Way Kambas dengan perkampungan atau desa yang ada di sepanjang Taman Nasional Way Kambas di Lampung tersebut,” imbuhnya.
Raja juga mengungkapkan bahwa Presiden sebelumnya telah menyampaikan alokasi anggaran maksimal untuk pembangunan infrastruktur perlindungan di Way Kambas tersebut.
“Pertama, di London ketika itu Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa maksimum Rp 2 triliun akan di peruntukkan untuk pagar maupun tanggul di Way Kambas sekaligus restorasi ekosistem. Tapi kami berusaha mempelajari dan kemudian melakukan efisiensi, ternyata kira-kira maksimum Rp 839 miliar saja. Ya, nanti akan bekerja sama dengan Zeni ya, Pangdam Satuan Zeni di Raden Inten di Lampung,” kata dia.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema inovasi pembiayaan pengelolaan taman nasional agar kawasan konservasi tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.
“Tentang inovasi pembiayaan ini, ini akan banyak skemanya. Salah satunya dengan membentuk BLU, Badan Layanan Umum. Seperti teman-teman ketahui, saya mendapatkan data dari teman-teman di Rinjani. Bahwa pada tahun ini misalkan, kalau nggak salah mereka dapat PNBP dari pengunjung yang datang itu Rp 50 miliar. Tapi yang kembali ke alam, yang kembali ke Taman Nasional Rinjani untuk memperbaiki ekosistem, untuk safety ya, untuk keselamatan, untuk pengamanan, itu cuma Rp 10 miliar. Karena PNBP semuanya masuk ke Kementerian Keuangan,” tandas dia.(kumparan.com/net)
