BANDARLAMPUNG – Penandatangan kontrak kerjasama penyelenggaraan Lampung Fair 2019 antar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Kepala Biro� Perekonomian bersama PT. Jaris Jasmine Wijaya (PT.JJW) sebagai tindak lanjut SK gubernur tentang penunjukkan PT. Jaris Jasmine Wijaya sebagai penyelenggara Lampung Fair 2019 telah berlangsung pada, Rabu (13/2).
Sebelum dilakukannya penandatanganan kerjasama tersebut, juga di lakukan rapat koordinasi persiapan Lampung Fair 2019 termasuk pembahasan kenaikkan harga tiket dari perhelatan tahun 2018 sebesar Rp.10.000 menjadi Rp.15.000 di tahun 2019.
Kenaikan harga tiket tersebut merupakan sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan konten kegiatan yg lebih baik terutama dalam hal sajian kegiatan maupun tampilan di ajang Lampung Fair 2019.
Menurut Event Organizer (EO) PT.Jaris Jasmine Wijaya Jihas Akbar, proses persiapan hingga saat ini telah mencapai 80 persen mendekati waktu pelaksanaan yang tinggal 65 hari lagi dari tanggal 19 april 2019, ujarnya.
Jihad Akbar menambahkan bahwa, koordinasi keamanan dan penataan parkir akan di lakukan awal bulan Maret� mendatang yang akan melibatkan pihak Kepolisian,polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kota Balam serta dari satuan TNI, jelas dia.
JJW optimis bisa menyajikan Lampung Fair 2019 yang lebih berkilau dan semarak sesuai dengan tema Lampung Fair 2019 “Kilau Lampung Semarak Sumatera,” tandas dia.
Kami akan terus mempersiapkan apa yang harus di sempurnakan, sehingga perhelatan Lampung Fair 2019 benar benar sukses dalam menampilkan berbagai tampilan termasuk program pembangunan di Provinsi Lampung, pungkasnya.
Sementara, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung Aris Padila menambahkan, persiapan Lampung Fair 2019 terus kami koordinasikan ke Pemkab/Pemkot se Provinsi Lampung.
” Kilau Lampung,semarak Sumetera merupakan tampilan yang fokus terhadap tampilan berbagai program pembangunan di Provinsi Lampung ujung pulau Sumetera,” kata Aris Padila.
Koordinasi persiapan terus terjalin, baik terhadap SKPD,BUMN,BUMD maupun pihak swasta, tandasnya.(rls)
