Marak Makanan dan Jajanan Berbahaya, Pemprov Dorong Pembentukan Tim Terpadu di 15 Kabupaten/Kota

BANDAR LAMPUNG — Lampung ternyata masih marak bahan makanan bercampur zat kimia berbahaya. Mirisnya, makanan berbahaya ini ditemukan di sejumlah jajanan anak sekolah.
Dasar itulah yang mendasari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota agar segera membentuk Tim Terpadu Pengawas Bahan Berbahaya di daerahnya.
“Sejauh ini masih ditemukan peredaran produk pangan yang mengandung Rhodamin B (pewarna tekstil) dan Boraks . Penemuan tersebut menunjukkan pengawasan terhadap bahan pangan tidak cukup hanya dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melainkan harus melibatkan seluruh stakeholder, khususnya pemerintah daerah, agar pengawasan lebih optimal,” kata Plt.Sekretaris Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis  dalam acara Advokasi Pembentukan Tim Terpadu Daerah dan Replikasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Selasa (6/3/2018) di Novotel Bandar Lampung.
“Oleh sebab itu, maka perlu cara yang efektif agar Lampung terbebas bahan-bahan berbahaya. Termasuk pemakaian produk-produk berbahaya di makanan sudah masive dan massal. Kita harus memiliki visi dan misi  yang lebih terarah dan terprogram apalagi pertumbuhan industri rumahan untuk makanan dan minuman di Lampung sedang marak,” tambahnya.
Hamartoni mengungkapkan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/564/II.06/HK/2015 telah membentuk tim koordinasi jejaring keamanan pangan daerah, namun hal tersebut tidaklah cukup karena luasnya daerah Lampung. Oleh sebab itu, tim keamanan pangan juga harus dibentuk di seluruh kabupaten/kota.
Nantinya, Tim ini harus dapat bekerja maksimal, tidak hanya bersifat musiman, insidentil ataupun sporadis. Ia juga berpesan agar BPOM juga melakukan field trip ke kabupaten/kota agar bisa mengetahui kondisi real di lapangan.
“Kita harus merubah pola pikir, jangan bekerja musiman misal saat Bulan Ramadhan, menjelang hari raya atau ketika ada laporan baru ditindaklanjuti namun melaksanakan pengawasan secara berkesinambungan,”  tegas Hamartoni.
Sementara itu, Kepala Balai Besar POM Lampung, Syamsuliani, mengungkapkan, pihaknya terus berkomitemen untuk  memperkuat pengawasan bahan-bahan berbahaya pada pangan di Provinsi Lampung. Dia mengakui jika Tim Terpadu sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota maka pengawasan akan berjalan lebih optimal. “BPOM memiliki  keterbatasan. Jika Tim Terpadu ini berjalan maka pengawasan akan lebih maksimal, “ ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung telah mengintervensi 5 pasar tradisional menjadi pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar tersebut adalah Pasar Cimeng, Pasar Gudang Lelang di Bandar Lampung, Pasar Seputih Raman di Lampung Tengah, Pasar Unit II Tulang Bawang dan Pasar Kalian di Lampung Selatan, sementara Pasar Metro direncanakan akan direplikasi pada tahun 2018 ini.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahap I (bulan Mei-Juni 2017) dan tahap II (Agustus-September 2017) dari 5 pasar tersebut terjadi penuruan sampel yang mengandung bahan berbahaya dari 10 persen pada monitoring dan evaluasi (monev) tahap I dan menjadi 6 persen pada monev tahap II.  (rls)