Gubernur Serahkan DIPA APBN 2018 Sebesar Rp9,674 Triliun

BANDAR LAMPUNG–Gubernur Muhammad Ridho Ficardo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9,674 Triliun, yang diterima secara simbolis oleh 20 Organisasi Perangkat Daerah, Kementerian dan Lembaga yang berada di Provinsi Lampung, di Ruang Sungkai, Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (18/11/2017).

DIPA tersebut terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp209,181 Milyar, Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp626,057 Milyar, Dana Kantor Pusat dan Kantor Daerah sebesar Rp8,838 triliun.
“Jika dibandingkan dengan alokasi dana APBN Tahun 2017, Provinsi Lampung pada DIPA APBN Tahun 2018 mendapatkan peningkatan sebesar 6,99% atau sebesar Rp.632 Milyar,” ujar Ridho.

Selain itu, Gubernur juga menyerahkan alokasi transfer untuk daerah dan dana desa Tahun 2018 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono dan Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung dengan total sebesar Rp22,31 triliun. Saat menyerahkan DIPA tersebut Gubernur didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo dan Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Afrizal.

Gubernur Ridho menambahkan dukungan alokasi dari APBD Provinsi Lampung Tahun 2018 juga telah ditetapkan sebesar Rp8,113 triliun, sehingga kapasitas fiskal Provinsi Lampung dari APBN dan APBD Provinsi adalah sebesar Rp17,787 triliun. “Kekuatan flskal tersebut belum termasuk APBD Kabupaten/ Kota yang secara total diperkirakan sebesar Rp23,005 triliun sehingga total kekuatan fiskal Provinsi Lampung pada TA 2018 mencapai lebih kurang Rp40,791 triliun. Itu meningkat sebesar 12,95 % dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 36,115 triliun,” katanya.

Ridho berharap keseluruhan dana tersebut bermanfaat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Pemerintahan terutama Pemerintahan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

“Bapak Presiden beberapa kali menekankan kepada para Gubernur dan Menteri terkait dengan efektifitas penggunan anggarannya. Beliau sering kali berpesan dalam penggunaan anggaran itu apa yang menjadi prioritas dalam tahun anggaran pelaksanaannya, itu yang harus menjadi titik tekan untuk berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Untuk efektifitasnya pelaksanaan program-program pembangunan di Provinsi Lampung Tahun 2018, Ridho menyebutkan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yakni memperkuat sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi antarkegiatan yang didanai oleh belanja pusat dan daerah. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang fokus pada program prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, percepatan dalam pelaksanaan program baik oleh pihak ketiga maupun yang dilaksanakan secara swakelola, sehingga penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir Tahun Anggaran, akibat adanya perubahan iklim dan curah hujan, yang memengaruhi pelaksanaan. (rls)