Curhat Direktur Perusahaan Kapal Swasta Saat Staf Kemenhan Datang Melawat

BANDAR LAMPUNG – Produsen kapal di Tanah Air mengklaim punya potensi yang baik untuk menghasilkan kapal laut berkualitas tinggi, khususnya kapal perang. Hanya saja, regulasi perudangan yang berlaku di Indonesia membuat produsen kapal dari kalangan swasta sulit untuk ‘masuk’.

Managing Director PT Daya Radar Utama (DRU) Unit Lampung, Wardiyono Suwaryo S.E, dalam paparannya saat menerima delegasi kunjungan kementrian pertahanan (Kemenhan) RI, Rabu (29/11/17) siang.

“Kami terbentur dengan UU No.16 tahun 2016, dimana (pengadaan) Alutsista TNI hanya boleh dengan BUMN (badan usaha milik negara). Kami, dari swasta, hanya bisa menyiapkan bahan baku,” begitu kata Managing Director PT Daya Radar Utama (DRU) Unit Lampung,  Wardiyono Suwaryo S.E, dalam paparannya saat menerima delegasi kunjungan kementrian pertahanan (Kemenhan) RI, Rabu (29/11/17) siang.

Padahal, kata Wardiyono, harusnya swasta juga diberikan peran yang lebih untuk menunjukkan kualitas.

“Harusnya semua potensi diberi kesempatan. Tapi entah apakah itu mimpi, kami berharap suatu hari (perundangannya) nanti bisa berubah,” kata pria yang pernah menjadi tenaga pengajar di Lemhanas RI ini.

Ia mempertegas PT DRU akan siap memenuhi permintaan Kemenhan bila TNI membutuhkan banyak armada kapal untuk mengawasi daerah-daerah yang bersentuhan dengan wilayah negara lain.

Wardiyono menjelaskan, PT DRU memiliki 1164 orang karyawan yang hampir seluruhnya merupakan potensi lokal Indonesia.

“Kebanyakan dari Lampung. Tapi ada juga yang diambil dari beberapa perusahaan kapal di Batam yang sudah kolaps,” terangnya.

PT DRU mengklaim bisa menghasilkan satu unit kapal dalam waktu 22 bulan. Kualitasnya diklaim bisa bertahan selama 20 tahun lebih.

Sementara itu, Kapuskom Publik Kemenhan RI, Brigjen TNI, Totok Subiarto, menjelaskan, kunjungannya ke PT DRU untuk melihat langsung produksi kapal di perusahaan tersebut.

“Apalagi ada sebagian kapal-kapal TNI AL maupun TNI AD yang diproduksi di galangan kapal ini, meski pun non combattan. Kita ingin melihat secara jauh dan mungkin kerjasama antara TNI dengan BUMN dan BUMS,” katanya.

Di kesempatan itu, Totok mengakui ada UU yang membatasi kerjasama antara TNI dan swasta dalam pengadaan alutsista.

“Tapi sumberdaya Indonesia cukup besar. Kita berharap ada penggabungan antara BUMN dan BUMS berskala nasional untuk  membuat negara kita yang kepulauan ini menjadi lebih hebat,” katanya. (ilo)