BANDAR LAMPUNG – Demokrasi di Indonesia bisa dikatakan belum rampung. Pasalnya, pada setiap pesta demokrasi masih diwarnai beberapa kecurangan yang terkadang menciderai sistem kenegaraan republik ini.

Pada tahun 2018 dan 2019 ini, bisa dikatakan merupakan tahun politik.�Tahun 2018 merupakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan tahun 2019 ada hajat besar pemilihan legislatif dan presiden. Tahun politik seperti ini pun harus dimaknai secara sehat.

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Bandar Lampung Erzal Syahreza Aswir pun angkat bicara soal pesta demokrasi.

Menurut Erzal, pesta demokrasi harus dimaknai sebagai ajang memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. “Di Lampung sendiri, ada Pilgub dan dua Pilkada, Tanggamus serta Lampung Utara,” katanya.

Mahasiswa Universitas Lampung ini menerangkan, pesta demokrasi harus menjadi pestanya rakyat. Setiap pasangan yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah pun harus memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat.

“Paparkan visi-misi yang membangun dan harus bersaing secara sehat,” kata dia.

Sebagai ketua organisasi mahasiswa, ia pun mengajak seluruh mahasiswa, khsusnya di Bandar Lampung, untuk bisa menyikapi pesta demokrasi dengan bijak. Sebagai mahasiswa yang notabene adalah agent of change, kata Erzal, harus mampu mengajak masyarakat turut serta merayakan pesta demokrasi.

“Ajak masyarakat memilih, jangan sampai golput,” katanya.

Pria berdarah Solo ini menerangkan, mahasiswa dituntut mampu mengawal pesta demokrasi agar berjalan secara sehat. Demokrasi yang sehat akan melahirkan pemimpin yang bijak. “Kawal setiap proses ini,” kata dia.

Saat ditanya akan dibawa kemana PMII Bandar Lampung, Erzal pun menerangkan bahwa organisasi yang ia pimpin bersikap independen. Secara kelembagaan, PMII tidak akan turut serta menjadi tim pemenangan salah satu pasangan calon. “PMII tetap pada porsinya, mengkader mahasiswa untuk bersama membangun bangsa,” kata dia.

Ia pun tak mewajibkan kader PMII Bandar Lampung untuk memilih salah satu pasangan calon. Setiap kader memiliki hak untuk menentukan pemimpin yang akan dipilih. “Siapapun berhak memberikan hak suara, saya hanya mengajak agar tidak golput,” �pungkasnya. (rls)