JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden boleh berkampanye. Dan Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.
“Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).
Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujar Jokowi.
“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” sambungnya.
Sementara Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono menanggapi dingin pernyataan Jokowi. Ia menyebut seharusnya Jokowi bersikap seperti apa yang pernah diucapkan yakni netral.
“Seharusnya presiden bersikap seperti yang diucapkannya sendiri yaitu ‘netral’,” kata Nusyirwan kepada wartawan.
Kalau menteri, Nusyirwan menilai wajar. Sebab, menteri merupakan representasi partai politik yang mengusung capres-cawapres.
“Kalau menteri karena dari berbagai representasi partai koalisi pemerintah saat ini, wajar kampanye untuk partai yang mengusulkan menjadi menteri,” jelasnya.
Nusyirwan menyebut saat ini pun beberapa menteri sudah melakukan kampanye dan menunjukkan dukungan ke paslon. Dia menilai terlambat jika Jokowi baru bicara terkait hal tersebut.
“Saat ini sudah terjadi, beberapa menteri sudah melakukan kampanye, Eric Thohir selaku Menteri BUMN sudah kampanye untuk 02,” ujarnya.
“Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sudah terlambat,” imbuh Nusyirwan. (dtc)
