BANDAR LAMPUNG � Komisi I DPRD Lampung segera memanggil pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam dugaan jual beli kursi KPU di Provinsi Lampung.

Itu setelah Komisi I mendengar paparan Dr Budiono dalam paparannya di hearing Rabu (13/11) kemarin.

“Komisi I mendukung agar kasus dugaan seleksi komisioner KPU kabupaten/kota dapat segera dituntaskan secara benar dan terbuka,� kata Ketua Komisi I, Yozi Rizal.

Ia berharap KPU RI dan Komisi II DPR RI juga dapat mendukung menuntaskan kasus dugaan karena dinilai telah mencoreng kualitas dan integritas komisioner KPU.

Yozi mengatakan, KPU harus diisi dengan orang-orang yang bersih dan berintegritas, karena mereka itulah yang menjadi tombak hasil pemilu dan pilkada yang bersih dan jujur serta layak dipercaya.

Sebelumnya Budiono memaparkan sudah melaporkan komisioner KPU Lampung Esti Nur Fatonah (ENF) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebab, ia diduga telah menerima uang Rp 100 juta dari calon komisioner KPU Kabupaten Tulangbawang berinisial VY.

Budi tak asal ngomong. Ia juga menyertakan sejumlah bukti rekaman video dan audio, termasuk� chat media sosial.

Budiono tak sungkan mengatakan, perekrutan calon anggota komisioner KPU kabupaten tersebut penuh dengan kongkalikong uang. Penentuan calon komisioner KPU dari 20 besar menjadi 10 besar bahkan terindikasi penuh dengan aroma uang.

�Ada yang bilang sudah tidak punya uang lagi karena diminta tambahan Rp2 juta. Sebelumnya dia sudah bayar Rp10 juta. Dia sudah saya minta jadi saksi,” katanya.

Budiono juga mengatakan, dari hasil intip chat juga diketahui ada yang sampai mencari hutangan kesana kemari. Bahkan, ada yang sampai menjual mobil Avanza miliknya.

Ia menyatakan, aroma uang dalam penentuan perekrutan calon komisioner KPU tersebut sudah dimulai pada penentuan masuk golongan berapa besar hingga ditetapkan calon anggota komisioner tersebut. Aroma uang jual beli kursi calon komisioner tersebut berkisar Rp 2 juta hingga Rp 100 juta.

Sebelumnya Esti membantah disebut menjadi broker dalam proses rekrutmen anggota KPU kabupaten dan kota. Ia juga menyangkal mengeluarkan uang ratusan juta untuk duduk di kursi KPU.� (rpc)