LAMPUNG SELATAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung Selatan (Lamsel) mengaku kinerja mereka sebagai wakil rakyat sejauh ini masih terbilang lemah.
Sebagai alat ukurnya, Anggota legislatif di Lamsel tidak pernah dilibatkan secara mutlak dalam tahap perencananaan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Hal itu dibeberkan Fraksi PKS pada kegiatan Kopdar bersama media masa, di Aula Negeri Baru Resort Kalianda, siang tadi (2/10).
Menurutnya, mereka hanya diberdayakan ketika pembahasan KUA-PPAS yang notabenne setiap anggaran yang telah ditetapkan sudah sulit untuk dirubah. DPRD seolah dipaksa untuk memahami jenis anggaran yang disampaikan secara glondongan.
Lebih lagi, dalam tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) DPRD hanya kerap dipersilahkan menghadiri acara seremonialnya saja, bukan pada kegiatan subtantifnya.
Ketua Fraksi PKS, Bowo Edy Anggoro menegaskan, perencanaan anggaran Pemkab dimulai dari Musrenbang Kecamatan. Dalam tahapan ini, DPRD masih diberikan kewenangan untuk melakukan usulan atau masukan.
“Setelah Musrenbang Kecamatan, kemudian Musrenbang Daerah (Musrenbangda). Dalam tahapan ini bentuk anggaran sudah mateng. Sulit untuk dirubah, “kata Bowo.
Sebagai celah, agar DPRD terus mengawal aspirasi masyarakat, mereka bakal membentuk Tata Tertib (Tatib) agar melibatkan dewan pada Forum Organisasi Perangkat Daerah (FOPD). Sebab, menurut Bowo, pada tahapan itu Pemkab melakukan banyak perubahan baik dari program maupun anggaran.
“Tahapan Forum OPD itu dilakukan paska Musrenbangcam, sebelum Musrenbangda. Nah, biasanya kita DPR hanya mentok pada musrenbangnya saja, di Forum OPD kita gak bisa masuk. Maka itu, akan kami buat Tatib agar kami juga dilibatkan dalam Forum OPD,” terang Anggota Dewan dari Palas ini.
Disisi lain, Sekretaris Fraksi PKS, Andi Aprianto mengaku, pihaknya masih lemah dalam melakukan kontrol kinerja Pemkab. Diantaranya, saat fraksi PKS memberikan kritisi pada pandangan umum fraksi, tidak disertai dengan tindak lanjut.
“Ini kita akui memang masih lemah. Setelah kita kritis, tidak ada tindak lanjut nya. Mudah-mudahan kedepan terus kita perbaiki,” ujar anggota dewan dari Dapil Kalianda itu.
Bahkan, saat melakukan pengawasan, Fraksi PKS juga mengaku memiliki kelemahan dalam penghimpunan data. Andi mengaku, pihaknya membutuhkan staf ahli.
“Contoh, ketika kita bahas pajak restoran dengan eksekutif. Kami hanya diberikan hasil realisasinya saja. Sementara, kami tidak memiliki data berapa jumlah restoran di Lamsel dan seberapa besar potensi pajak di Lamsel dari restoran. Untuk itu, mungkin kita butuh staf ahli, dalam upaya tersebut,” lanjutnya. (Doy)
