PESAWARAN – Sejumlah aparatur daerah kasak kusuk melakukan upaya setelah mendengar wacana aksi demo Aliansi Masyarakat Penyelamat Pesawaran (AMPP) ke KPU setempat, pada 17 Maret 2015 besok.
“Kita lihat ada sejumlah kepala desa dan camat yang membuat pernyataan melarang warganya ikut aksi. Mereka ini adalah antek-antek penguasa yang hanya mengejar kepentingan pribadi dan kelompok, tanpa memikirkan keadilan dan masa depan demokrasi di Pesawaran,” ungkap Mualim Taher, tokoh pendiri Kabupaten Pesawaran, dalam pernyataannya pada Sabtu (15/03/25) malam.
Mualim menegaskan bahwa gerakan ini murni lahir dari kesadaran masyarakat, bukan digerakkan oleh kepentingan politik tertentu.
Menurutnya, segala upaya untuk menggagalkan aksi damai ini justru menunjukkan adanya pihak-pihak yang ingin mempertahankan sistem yang korup dan tidak demokratis.
“Gerakan kami ini bukan didorong oleh kepentingan kelompok tertentu. Jadi, jika ada oknum-oknum yang berusaha menggagalkan aksi ini, maka mereka adalah bagian dari kekuatan yang ingin mempertahankan kebobrokan demokrasi di Pesawaran,” tegasnya.
AMPP tetap berkomitmen untuk menggelar aksi damai dengan target utama menduduki Gedung KPU. Mereka menuntut agar KPU melaksanakan putusan MK secara penuh, yang mengatur bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus dilakukan dengan mengganti calon bupati terpilih dan mengusungnya kembali melalui tiga partai pengusung—Demokrat, PPP, dan Golkar—bukan hanya oleh satu atau dua partai saja.
“Kami akan terus mengawal keputusan ini sampai benar-benar dijalankan sesuai dengan amar putusan MK. Jangan sampai demokrasi di Pesawaran tercoreng oleh kepentingan segelintir elit politik,” pungkasnya.(*)
