BANDARLAMPUNG – Elemen-elemen masyarakat yang peduli akan pemilu dan pilkada yang bersih menyoroti tajam proses seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung yang sedang berlangsung. Mereka meminta tim seleksi (timsel) memiliki keberanian bertindak reformatif dengan tidak meloloskan calon yang memiliki rekam jejak (track record) buruk. Seperti pernah menerima surat peringatan tertulis dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atau tidak memiliki prestasi saat menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya.
Pa�anzir Zarami, penggiat Gerakan Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih menyatakan, timsel calon anggota Bawaslu sekarang harus berani bersikap reformatif. �Tidak seperti timsel sebelumnya yang kurang memperhatikan rekam jejak calon sehingga akibatnya bisa dilihat Pilgub sekarang yang carut marut, sementara Bawaslu tidak banyak berperan,� ujar Pa�anzir Zarami dalam releasnya, Kamis (31/5).
Menurut pengacara ini, dengan kewenangan Bawaslu yang sudah diperluas yakni dalam hal pencegahan pelanggaran dan memutus kasus sengketa dan pelanggaran administrasi, seharusnya pelanggaran pada Pilgub Lampung sekarang ini bisa lebih minim dibanding sebelumnya. �Tapi nyatanya tidak, malah saya menilai, politik uang makin menjadi-jadi,� lanjutnya.
Hingga sebulan sebelum pencoblosan Pilgub, sambung mantan anggota Panwas Pilkada Kabupaten Mesuji ini, belum satu pun pelanggaran money politik yang naik ke meja hijau. Padahal kasus yang masuk sudah begitu banyak dan prosesnya tidak jelas. Ada saja alasan Bawaslu dan jajarannya sehingga kasus itu tidak sampai diadili. Akibatnya kepercayaan masyarakat ke Bawaslu merosot. Padahal seharusnya kesadaran masyarakat melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di daerahnya meningkat.
Karena itu Pa�anzir minta timsel agar sungguh-sungguh memilih calon anggota tambahan Bawaslu Lampung yang sedang diseleksi adalah mereka yang berpengalaman dan berintegritas baik. �Jangan sampai terpilih lagi calon yang sudah mendapat SP dari DKPP seperti yang diloloskan tim seleksi sebelumnya,� tokoh alumni HMI ini menegaskan.
Apalagi, tambahnya, pada pileg dan pilpres tahun 2019 mendatang yang bakal melakukan kecurangan tidak hanya satu dua seperti pilgub sekarang. Tapi puluhan bahkan ratusan calon wakil rakyat, baik untuk tingkat pusat, provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Karena itu untuk mengawasinya dibutuhkan anggota Bawaslu yang berani dan netral dalam bersikap.
�Jika calon terpilih masih seperti seleksi-seleksi sebelumnya yang secara implisit adalah representasi ormas maka sama-sama kita lihat saja apa yang bakal terjadi nantinya,��ujar Pa�anzir mengingatkan. (rls)
