BANDARLAMPUNG ��Adanya himbauan Ketua Panwaslu Kota Bandarlampung, Candrawansah yang minta Forum Komunikasi Pondok Pesantren (Ponpes) Kota Bandarlampung tidak berpolitik praktis dengan mendukung salahsatu Calon Gubernur (Cagub)-Wakil Gubernur (Wagub) Lampung di Pilkada serentak, 27 Juni 2918 dinilai telah tepat dan benar. Pasalnya, tujuan dibentuknya forum komunikasi ponpes bukan untuk melakukan politik praktis. Termasuk mendukung salahsatu calon kandidat yang maju di pilkada serentak.
�Yang pertama ini tidak pada tempatnya untuk berpolitik praktis dengan menyatakan aksi dukung-mendukung kandidat yang ikut pilkada. Kedua, kita khawatir kalau itu tetap dilakukan, maka fungsi dan peranannya akan menjadi bias,� tegas Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung, H. Aryanto Munawar.
Termasuk juga ponpesnya. Menurut Aryanto rasanya kurang elok jika ponpes sebagai lembaga ikut keranah politik. �Kalo ada kiyainya atau santrinya yang berpolitik praktis silakan-silakan saja, itu urusan pribadi yang bersangkutan. Namun kalau untuk lembaga ponpesnya, termasuk Forum Komunikasi Ponpes, ya sebaiknya jangan dan tidak demikian. Dan ini tidak hanya untuk di Bandarlampung saja, namun di seluruh wilayah Provinsi Lampung,� tegas Aryanto Munawar lagi.
Disisi lain, anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PKB Khaidir Bujung, memiliki pandangan berbeda. Menurutnya himbauan Panwas ini sudah kebablasan dengan membatasi hak lembaga atau seseorang untuk berpolitik. Alasannya himbauan ini bertendensi dan bisa berakibat para penghuni ponpes bisa golput. �Para kyai itu punya pilihan, ini hak individu. Gak boleh dikebiri atau dibatasi,� jelasnya.
Sebelumnya sebagai salahsatu lembaga pendidikan yang biasanya didirikan seorang kyai sebagai figure sentral sudah semestinya ponpes kembali kekhitahnya. Yakni menciptakan kepribadian muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat serta mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam di tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.
�Karenanya kurang etis jika keberadaan ponpes malah ditarik-tarik keranah politik, misalnya untuk mendukung salahsatu kandidat tertentu dalam pemilihan gubernur (pilgub) Lampung,� tegas Ketua Panwas Kota Bandarlampung, Candrawansyah.
Diakui Candrawansyah, hingga kini pihaknya belum dapat mengambil tindakan atau sanksi bila ada salahsatu kandidat yang terkesan memobilisasi ponpes untuk meraih simpati dan dukungan. Ini mensikapi kegiatan pimpinan ponpes se-Bandarlampung dalam acara temu kangen bersama Walikota Bandarlampung yang juga merupakan Calon Gubernur Lampung yang diusung PDI-P, Herman HN serta rencana Dzikir Akbar �Untuk Lampung Lebih Baik� bersama Forum Komunikasi Ponpes Kota Bandarlampung, Minggu, 11 Februari mendatang.
�Meski sifatnya umumnya, kita semua mengerti tagline atau slogan �Untuk Lampung Lebih Baik� itu mengarah kesiapa. Namun saat ini kami tak bisa bisa mengambil tindakan.�Tapi saya sudah minta Panwascam mendata keberadaan ponpes se-Bandarlampung. Dalam waktu dekat kami akan menyurati pimpinan ponpes,� urainya.
Sementara itu, H. Ismail Zulkarnain S.H., Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kota Bandarlampung, membantah jika keberadaan lembaganya diarahkan mendukung Cagub Lampung, Herman HN. Menurutnya, keberadaan FKPP semata dalam rangka ukhuwah dan menjalin silaturahmi. Dia pun meminta agar FKPP jangan dikaitkan dengan ajang pilkada.
�Siapapun gubernurnya, bagi kami ukhuwah nomor satu. Jadi kita boleh berbeda memilih. Tapi jangan saling serang dan menjadi pemain. Kanan kiri oke. Pilih gubernur dari hati kita. Pegang yang kuat istiqomah, hargai pilihan orang lain. Beda pilihan itu hak orang, kita tidak boleh memaksa,� jelas Ismail.
Ismail kembali menegaskan berbeda pilihan itu merupakan demokrasi. �Tapi yang terpenting jangan arogan dan memaksakan kehendak. Beda pilihan itu hak orang, tapi kita punya etika,� pesannya.
Disinggung soal rencana Dzikir Akbar dengan tagline �Untuk Lampung Lebih Baik� yang identik dengan Cagub Herman HN bersama Forum Komunikasi Ponpes Kota Bandarlampung, Minggu, 11 Februari 2018, Ismail menegaskan ini hanya beda penafsiran saja. Dimana pihaknya, sama sekali tidak bermaksud mendukung Cagub atau Wagub tertentu.
�Untuk kegiatan, Minggu 11 Februari mendatang, sudah kami ganti namanya. Judulnya Doa dan Zhikir Untuk Keselamatan Masyarakat Lampung. Jadi sekali lagi tidak ada kaitan dan jangan dibawa-bawa keranah politik. Semua Cagub dan Wagub Lampung, Mustafa-Jajuli, Herman HN-Sutono, Arinal Djunaidi-Chusnunia dan Ridho Ficardo-Bachtiar Basri boleh hadir acara doa dan zhikir bersama ini. Begitu juga Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan berkompetisi di Lampung Utara dan Tanggamus. Sekali lagi kita semua bersaudara,� papar Ismail.(red)
