Soal Isu Pungli�ke Kepala UPTD PKOR Wayhalim, Kadispora: �Kita Tunggu Rekomendasi DPRD Usai Turun Lapangan�

BANDARLAMPUNG � Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda mengaku belum bisa mengambil sikap apakah akan menempuh ranah hukum atau tidak. Ini terkait kisruh pengelolaan lahan pada pusat kegiatan olahraga (PKOR Wayhalim). Dimana adanya �saling tuding� antara Kepala UPTD PKOR Wayhalim, Heris Meyusef, S.STP., M.H., dan Koordinator pelayanan masyarakat penggunaan lahan pada PKOR Wayhalim, Fauziah Apriyanti.

Bermula saat Heris Meyusuf memecat Fauziah Apriyanti lantaran dituding melakukan penyalahgunaan wewenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka membantu penataan pemeliharaan dan menjaga kebersihan wilayah PKOR Wayhalim.

Disisi lain, Fauziah Apriyanti, membantah melakukan penyalahgunaan wewenang, lebih-lebih melakukan pungli. Malah dia balik menuduh Kepala UPTD Heris Meyusef, termasuk juga anggota Polri atas nama Johan Purba Syahputra, yang sering mengaku ajudan dan masih kerabat keluarga besar Gubernur Lampung. Yakni keduanya selama ini telah menerima aliran dana yang dipungut dari pedagang di kawasan PKOR Wayhalim.

�Sesuai dengan hasil hearing bersama dengan Komisi V DPRD Lampung, kemarin dengan semua pihak, kita tunggu rekomendasinya setelah tim dari Komisi V turun langsung lapangan,� jelas Plt Kadispora Lampung, Descatama Paksi Moeda, Rabu, 22 Maret 2023, saat dikonfirmasi wartawan be1lampung.com.

Sebelumnya Fauziah Apriyanti menyatakan siap di panggil DPRD Lampung terkait kisruh pengelolaan PKOR Wayhalim. Dengan lugas dia membantah melakukan pungli. Menurutnya, adanya protes beberapa pedagang, merupakan provokasi dan penggiringan opini untuk menyudutkan dirinya.

�Pedagang yang protes itu adalah pedagang yang sering bermasalah di lapangan. Mereka dijadikan�provokator untuk membidik dan menuduh saya pungli. Saya punya buktinya,� tegas Fauziah, Minggu, 19 Maret 2023.

Dilanjutkan Fauziah, adanya pernyataan jika Kepala UPTD Heris Meyusef tidak mengetahui adanya penarikan dana dari para pedagang adalah kebohongan besar. Pasalnya dalam melakukan penarikan dana, dia memiliki surat tugas resmi dari Kepala UPTD PKOR Wayhalim, Heris Meyusef. Salahsatu tugasnya adalah untuk menghimpun kontribusi PAD dari lahan yang digunakan oleh masyarakat pada PKOR Wayhalim.

�Jadi itu kebohongan besar. Sebab setiap ada kegiatan, selalu saya laporkan ke Kepala UPTD, Heris Meyusef. Sampai-sampai jika ada kehilangan barang milik pedagang, ada keributan, bahkan jika ada minuman keras yang masuk ke PKOR Wayhalim, pasti selalu saya infokan. Saya ada bukti lapor giat nya,� lanjut Fauziah.

Selain itu urai Fauziah, dana yang terhimpun dari pedagang PKOR Wayhalim, setelah dipotong untuk pembayaran PAD, listrik, kebersihan dan operasional, selanjutnya diserahkan kepada UPTD. Oleh mereka, dana ini dibagi-bagi dan terima oleh Kepala UPTD Heris Meyusef. Termasuk juga diterima anggota Polri atas nama Johan Purba Syahputra, yang sering mengaku ajudan dan masih kerabat keluarga besar Gubernur Lampung.

�Semua bukti dan catatan penerima saya lengkap, saya pegang semua. Ini harus saya ungkap, karena ada kesan saya dikorbankan dan dijadikan kambing hitam. Jadi tidak benar, tindakan saya ini liar dan pungli. Andai ini pungli, maka yang memerintahkan dan memberikan surat tugas kepada saya yang harusnya bertanggungjawab,� tukas Fauziah.

Untuk itu, Fauziah berjanji memberikan keterangan dan menyampaikan bukti terkait aliran dana hasil penarikan dari para pedagang PKOR Wayhalim, seandainya dipanggil pihak DPRD Lampung.

�Saya sangat siap dipanggil DPRD Lampung. Saya akan sampaikan informasi seterang-terangnya. Termasuk bukti aliran dana. Saya siap dikonfrontir ,� pungkas Fauziah.

Seperti diberitakan adanya dugaan pungli dan gratifikasi dalam pengelolaan PKOR Wayhalim, Bandarlampung mendapat perhatian H. Ismet Roni, S.H., M.H.. Anggota DPRD Lampung yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung ini akan menindaklanjuti permasalahan yang telah menjadi perhatian khalayak ramai tersebut.

�Dalam waktu dekat, mungkin Senin, 20 Maret 2023, saya akan minta pimpinan DPRD dan komisi terkait, termasuk juga perwakilan Fraksi Partai Golkar, segera menjadwalkan hearing guna membahas persoalan tersebut,� tegas Ismet Roni.

Menurut Ismet Roni, dia prihatin mencuatnya isu pungli atau gratifikasi soal pengelolaan PKOR Wayhalim. Apalagi banyak nama yang ikut disebut turut �kecipratan�. Mulai pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung, pejabat UPTD, oknum Pol PP, polri hingga TNI.

�Karenanya kami akan undang semua pihak, mulai dari pejabat Kadispora,� Kepala UPTD, petugas lapangan, koordinator pelayanan masyarakat pengguna lahan PKOR Wayhalim, perwakilan pedagang dan lainnya. Intinya semua pihak yang terlibat,� terang Ismet Roni.

Nantinya para pihak itu akan dimintakan klarifikasi dan keterangannya. Termasuk juga soal adanya dugaan uang yang mengalir kepada oknum pejabat/ASN hingga oknum TNI/Polri.

�Sebab ada konsekuensi hukum bila isu ini benar. Itu bisa dikatakan masuk gratifikasi. Namun kami tidak ingin �berpraduga�. Karenanya ada hearing ini sangat penting guna mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dalam hal pengelolaan PKOR Wayhalim,� pungkas Ismet.(red)