BANDAR LAMPUNG – Banyaknya kepada daerah di Lampung yang tertangkap OTT KPK merupakan efek domino dari Pilgub Lampung yang beraroma gula.
“Pilgub 2014 Lampung itu menjadi pintu masuk pesta ‘demokrasi ugal-ugalan’ setelah Pilgub 2014 Lampung “rasa” SGC,” kata Koordinator Koalisi Rakyat untuk Pemilu Bersih (KRLuPB), Rakhmat Husein dalam rilis tertulisnya, Selasa (8/10/19).
Kata dia, ketika Bawalu, termasuk juga Polri dan Kejaksaan (Sentra Gakumdu) terkesan mengamini alias melegalkan praktek politik uang dan sembako di Lampung maka akibatnya kepala daerah hanya berpikir mengembalikan modal yang habis selama masa kampanye. Termasuk juga mencicil pinjaman dari cukong Pilkada.
Dilanjutkan Rakhmat Husein, hebatnya dengan jargon-jargon sok demokratis yang dibumbui acara-acara seremonial seperti deklarasi bersih atau deklarasi antipolitik uang setiap pilkada, bawaslu selalu panen anggaran.
�
“Ratusan miliar anggaran bersumber dari pajak rakyat dikelola Bawaslu provinsi maupun kabupaten/kota untuk menghasilkan kepala daerah yang bersiap ditangkap KPK,” ujarnya.
Diketahui, sudah� empat bupati yang ditangkap oleh KPK terkait korupsi pasca-Pilgub 2014 Lampung. Mereka adalah Bupati Lampung Tengah Mustafa, Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, Bupati Mesuji Khamami, dan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. (rmc)
