BALI – Mendagri Tito Karnavian mengaku sudah ada 40 penjabat (Pj) kepala daerah yang mundur dari jabatannya lantaran berniat maju di Pilkada Serentak 2024.

“Sampai saat ini kami sudah menerima lebih kurang sekitar hampir 40 pernyataan permohonan pengunduran diri oleh para Pj karena mereka ikut Pilkada,” katanya usai menghadiri Rakor Kesiapan Pilkada 2024 di wilayah Bali-Nusra di BNDCC Nusa Dua, Bali, Selasa (30/7) sebagaimana dilansir kumparan.com.

Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran Nomor 100.2.1.3/2314/SJ tanggal 16 Mei 2024. Edaran itu berisi ketentuan Pj kepala daerah mengundurkan diri 40 hari sebelum pendaftaran di KPU atau per 17 Juli 2024.

“Pj agar paling lambat tanggal 17 Juli menginformasikan kepada Mendagri kalau yang bersangkutan ingin ikut Pilkada sehingga kami segera mempersiapkan calon penggantinya,” katanya.

Menurutnya, Kemendagri membutuhkan waktu sekitar tiga minggu untuk mencari kepala daerah pengganti. �Mulai dari meminta masukan dari DPRD hingga sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin presiden dan lembaga kementerian.

Sementara bagi ASN, TNI dan Polri yang berniat maju Pilkada 2024 paling lambat mundur dari jabatannya pada 22 September 2024. Hal ini sesuai UU ASN, Polri dan TNI.

Untuk Lampung sendiri, ada satu Pj Kepala Daerah yang digadang-gadang ikut Pilkada serentak 2024. Dia adalah Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulangbawang (Tuba) Qodratul Ikhwan.

Dukungan masyarakat terhadap Qodratul Ikhwan maju Pilkada Tuba diantaranya datang dari Sekretaris Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Tuba, Gentur Sumedi.

Menurut Gentur, pihaknya mendukung penuh Qodrotul Ikhwan maju Pilkada Tulang Bawang dengan alasan mampu membuat perubahan pada beberapa sektor melalui pembangunan yang berkelanjutan. (red/net)