MA Cabut Kewenangan Pemerintah Tentukan Kelulusan Calon Notaris

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) mencabut pasal tentang syarat calon notaris. Alhasil, kini notaris tidak perlu lagi mengikuti ujian pengangkatan notaris yang dibuat oleh Kemenkumham.

Kasus bermula saat Kemenkumham mengeluarkan Peraturan Kemenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Salah satu isu yang mengemuka adalah adanya pasal 2 ayat 2 huruf J yang berbunyi:

Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:

(j) Fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselengarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi.

Syarat ini dinilai memberatkan sehingga sejumlah notaris menggugat Permenkumham itu ke MA. Gugatan ini dikabulkan.

“Memerintahkan Termohon untuk mencabut Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014,” demikian lansir panitera MA dalam websitenya, Senin (15/10/2018).

Duduk sebagai ketua majelis Supandi dengan anggota Yosran dan Yudi Martono Wahyunadi. Mereka bertiga menilai aturan itu sebagai intervensi Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk ikut campur menentukan kelulusan calon notaris menjadi notaris.

“Lahirnya UU Jabatan Notaris secara tegas menunjukkan bahwa dengan pengaturan Organisasi Notaris dalam Ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 2 Tahun 2014, maka dengan sendirinya pengangkatan notaris dilakukan oleh Organisasi Notaris,” ucap majelis dengan suara bulat.

Hal tersebut dilakukan guna menjamin profesi jabatan notaris memiliki independensi dan kemandirian dalam melaksanakan fungsi atau wewenangnya, yang menuntut notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

“Hal demikian tidak mungkin tercapai jika pemerintah ikut campur dalam urusan ujian pengangkatan notaris,” ujar majelis dalam sidang pada 20 September 2018.(net)