LSM Minta Kejati Jelaskan Progres Kasus Dana Desa Adik Bupati Tubaba

BANDARLAMPUNG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Pemantau dan Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung tidak tinggal diam. Ini mensikapi kasus dugaan ketidakberesan dana desa oleh Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Mandiri Bersama program ternak Ayam Kampung Unggulan “MANO-Q” asli Tulang Bawang Barat (Tubaba). Untuk diketahui kasus yang menyeret Chaerullah Ahmad, adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad berpotensi merugikan negara bernilai miliaran rupiah.

“Kasus ini sudah kami laporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan hingga kami terus memantau penanganannya,” tutur tutur Ketua KPKAD Lampung, Ghinda Ansori Wayka, S.H., M.H, Sabtu (7/10).

Menurut Ansori yang juga Ketua DPC Granat Kota Bandarlampung dalam waktu dekat pihaknya akan ke Kejati Lampung. Tujuannya menanyakan progres perkembangan pengusutan kasus ini.

“Dan kami minta jaksa tidak segan atau takut menangani perkara ini meski nanti bakal ada tekanan tertentu. Jalankan tugas secara profesional. Siapa yang terlibat, meski itu adik bupati harus berani dimintakan pertanggungjawaban. Jangan ada diskriminasi. Percayalah kami pasti mendukung,” tegas Ansori lagi.

Pada kesempatan ini, Ansori meminta jaksa Kejati Lampung tidak main-main memproses perkara ini.

“Kami memonitor kasus ini setiap saat. Dan bila ada kejanggalan, pasti kami langsung melaporkan ke Kejagung RI. Karenanya kami mohon benar jaksa dapat mengusut kasus ini secara serius. Jangan sampai ada kesan “main mata” dan “masuk angin”. Mengingat kasus ini melibatkan orang kuat di Tubaba,” himbau dia.

Seperti diketahui aparat Kejati Lampung sebelumnya diminta serius mengusut kasus dugaan ketidakberesan dana desa oleh BUMT Mandiri Bersama program ternak Ayam Kampung Unggulan “MANO-Q” asli Tubaba yang diduga melibatkan Chaerullah Ahmad, adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad.

“Kasus ini sudah kami laporkan secara resmi kepada jajaran Kejati Lampung,” tutur Ketua KPKAD Lampung, Ghinda Ansori Wayka, beberapa waktu lalu.

Diuraikan Ansori, jika benar terjadi, maka kasus dugaan penyimpangan dana desa di Tubaba nilainya paling fantastis di banding daerah lain. Jangan-jangan se-Indonesia ini kasus pertama yang merugikan negara hingga miliaran rupiah dan melibatkan kerabat kepala daerah.

Dijelaskannya pemerintah pusat mengucurkan dana desa dengan tujuan mulia mensejahterakan masyarakat dan kemajuan desa. Antara lain melalui program padat karya. Seperti rehab jalan, onderlagh, lapen, sumur bor dan pembangunan lainnya. Jadi sangat disayangkan jika dana desa disimpangkan. Effeknya persoalan ini mencoreng citra Provinsi Lampung dan menjadi cibiran di tingkat nasional. Apalagi kini dana desa menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.

“Bahkan kini muncul statment pengucuran dana desa ditinjau ulang karena rawan di simpangkan. Ini gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Parahnya lagi yang terjadi di Tubaba, dana desa yang diduga berpotensi merugikan negara miliaran rupiah. Belum lagi ada keterlibatan adik kandung bupati. Jujur ini membuat citra Lampung hancur dan menjadi perhatian publik,” terangnya.

“Cukup sudah terjadi di Tubaba. Ini mencoreng citra Provinsi Lampung. Dimana dana desa dikelola adik kandung bupati. Saya tidak mau terjadi di kabupaten lain. Sebab ini membuat kita malu. Kami minta aparat penegak hukum mengusut tuntas dan menyeret pihak tertentu dimintakan pertanggungjawaban. Saya tidak mau dana desa di Tubaba seperti barang bancaan,” tegas dia lagi.

Atas kejadian ini, Kepala Kampung (Kakam) atau Tiyuh se- Tubaba diminta tidak takut mengungkap kasus dugaan ketidakberesan dana desa yang melibatkan Chaerullah Ahmad, adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad. Demikian ditegaskan Ahmad Muslimin, Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW PRD) Lampung.

Menurutnya, pihaknya sudah sering melakukan advokasi dan pendampingan. Apalagi kepada kaum miskin kota, buruh, petani maupun nelayan yang ada di Lampung. Karenanya begitu mendengar ketidakberesan penggunaan dana desa di Tubaba yang kebetulan melibatkan adik kandung bupati, pihaknya memberikan atensi serius.

“Untuk kasus seperti ini, menurut pengalaman kami biasanya kepala kampung atau masyarakat kecil takut dan merasa terintimidasi bila berkata sebenarnya. Mereka segan dan terancam mengungkap kejadian yang sebenarnya,” tutur Ahmad Muslimin.

Untuk itu, Ahmad Muslimin meminta kepala kampung atau masyarakat kecil berani tampil. Ditegaskannya kini pemerintah mengawasi ketat realisasi dana desa. Sebab selain aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pemerintah juga memiliki banyak satgas pengawasan dana desa. Di samping itu pemerintah melibatkan lembaga swadaya masyarakat, warga masyarakat, dan media. Bahkan masyarakat pun bisa melaporkan setiap indikasi penyelewengan dana desa kepada Satgas Dana Desa di call center 1500040.

“Jadi tak perlu takut. Bila perlu kami siap melakukan advokasi dan pendampingan. Zaman sudah berubah. Sudah bukan masanya main intimidasi. Sampaikan saja bila benar. Kami siap memback’up. Termasuk jika ingin melakukan aksi unjuk rasa, pasti kami dampingi dan fasilitasi,” tegasnya.

Kasus ini sendiri pertama kali dibongkar S. Joko Kuncoro, mantan anggota DPRD Tubaba yang di PAW (Pergantian Antar Waktu,red) usai mengungkap masalah ini. Menurutnya program BUMT yang di launching Bupati Umar Ahmad di Tiyuh Penumangan Baru, Selasa (12/4) tahun lalu dengan target 1 juta ekor ayam pertahun memakai dana desa, gagal. Akibatnya dana desa se- Tubaba tidak jelas dan berpotensi rugi miliaran rupiah. Sebagai pengelola atau kepala operasional BUMT adalah Chaerullah Ahmad, adik Bupati Tubaba, Umar Ahmad.

Disisi lain, Bupati Tubaba, Umar Ahmad, menyampaikan surat sanggahan atas pemberitaan terkait BUMT. Dalam suratnya Umar Ahmad menjelaskan peran Pemda melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi BUMT sehingga tidak bisa mengintervensi kepengurusan BUMT. Karenanya sangat tidak etis jika mengaitkan kepengurusan BUMT dengan urusan pribadi dirinya.

Masalah dana desa Tubaba ini sendiri mendapat perhatian DPRD setempat. Dewan menyesalkan turut andilnya Chaerullah Ahmad, adik kandung Bupati Tubaba, Umar Ahmad dalam program ternak Ayam Kampung yang berpotensi menimbulkan kerugian negara tersebut.

“Karenanya saya mendukung membongkar habis masalah ini. Pihak yang terlibat harus dimintakan pertanggungjawabannya,” tegas Ketua Komisi B DPRD Tubaba, Edison SH., MH., Senin (7/8) lalu.

Menurut Edison, dia bersama tokoh masyarakat Tubaba tidak rela pembangunan di kabupaten ini dihancurkan segilintir oknum atau elit pemerintahan yang hanya berorientasi mencari keuntungan. Namun mengabaikan kepentingan yang lebih besar mensejahterakan rakyat Tubaba. Sebab tujuan dulu memekarkan kawasan ini guna menjadi kabupaten dan daerah otonomi baru (DOB) agar wilayahnya bisa maju dan masyarakatnya sejahtera.

Tapi yang terjadi seiring pemekaran menjadi kabupaten, hasilnya justru dinikmati pihak tertentu yang mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Tubaba. Seperti keterlibatan adik Bupati Tubaba, Chaerullah Ahmad dalam pengelolaan dana desa bernilai miliaran rupiah ini.

“Apa sudah tidak ada lagi orang lain yang memiliki pengalaman. Ini gara-gara tergiur uang besar, semua diambil alih. Hasilnya bisa ditebak. Gagal. Untuk itu kami (dewan,red) akan meninjau dan turun kelapangan memastikannya. Seberapa besar potensi kerugian negara yang timbul,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, anggota dewan dari Fraksi Amanat Nasional (PAN) ini mengajak semua pihak berani bicara benar.

“Termasuk wartawan, tulis dan sampaikan yang sesuai kenyataan. Jangan ada manipulasi. Saya senang bongkar semua bila memang ada penyimpangan dan praktek yang tidak benar di Tubaba,” pinta dia.

Sebab itu tadi, dirinya tidak rela, banyak tokoh-tokoh Tubaba yang berjuang dan berdarah-darah menjadikan kabupaten ini sebagai DOB. Tapi begitu jadi, hanya segilintir oknum dan elit pemerintahan yang menikmati untuk keuntungan pribadi.(red)