KPK: Politik Uang Indikasi Calon Kepala Daerah Korupsi Saat Menjabat

Jakarta – Di masa tenang Pilkada Serentak 2018, KPK turut berkomentar tentang politik uang. Bagi KPK, politik uang haram dilakukan, bukan hanya saat pemilu tetapi sampai kapanpun. “KPK mengimbau agar pilihan masyarakat tidak terpengaruh dengan pemberian uang dari kandidat tertentu,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Imbauan KPK itu sebenarnya sudah disampaikan sejak jauh hari dan tak bosannya diulang. Sebab, KPK telah ratusan kali menangani kasus korupsi kepala daerah yang sedari awal ternyata memang kerap bermain politik uang.

“Karena jika sejak awal politik uang sudah dilakukan, indikasi ke depan pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar sangat mungkin terjadi, seperti korupsi saat menjabat,” ucap Febri.

“KPK telah memproses seratusan kasus korupsi kepala daerah. Jika pada pilkada nanti kita dapat memilih calon kepala daerah yang berintegritas, ini dapat mengurangi risiko korupsi ke depan. Biaya politik yang tinggi adalah salah satu faktor yang mendorong korupsi saat menjabat,” imbuh Febri.

KPK pun menitip pesan pada partai-partai politik agar konsisten dalam menolak politik uang. Menurut KPK, partai-partai politiklah yang memiliki pengaruh besar dalam menerapkan politik yang bersih.

“Pada partai dan tim sukses pendukung calon kepala daerah, kami harap dapat menerapkan politik yang bersih. Kita semua punya pekerjaan besar untuk Indonesia yang lebih baik. Karena itu, kami harap semua pihak menjaga dan tidak mengajarkan rakyat untuk memilih karena iming-iming uang.

Sebelumnya diberitakan tokoh masyarakat  M. Alzier Dianis Thabranie mengingatkan masyarakat hati-hati memilih pemimpin Lampung di Pilgub 27 Juni 2018. Dia menghimbau masyarakat tidak memilih pemimpin produk “pabrikan”. Sebab taruhan berat, bisa “tergadai” Provinsi Lampung lima tahun kedepan.

“Saya tahu kondisi rakyat sekarang, dimana-mana bukan hanya Lampung. Tapi se-Indonesia, dalam keadaan sulit dan paceklik. Tapi saya mohon ini tidak dijadikan alasan tidak peduli terhadap sosok pemimpin kedepan. Misalnya menukar atau membanter suara di pilgub dengan money politik Rp50 ribu hingga Rp100 ribu atau paket sembako,” tutur Alzier.

Mengapa ? Karena justru nanti kondisi Lampung akan makin terpuruk. Dimana cagub yang menang dengan cara money politik berpikir mengembalikan “modal” yang ujungnya korupsi dan “menggadaikan” Provinsi Lampung lima tahun kedepan. “Nanti yang susah kita semua. Anak cucu kita. Jadi jangan pilih pemimpin produk “pabrikan”. Taruhannya berat, bisa “tergadai” Provinsi Lampung lima tahun kedepan. Soal siap yang saya maksud, saya yakin semua sudah tahu kandidat mana yang disokong taipan,” tegasnya.

Disisi lain, KPU, Bawaslu dan jajaran TNI/Polda Lampung diminta Alzier proaktif mewaspadai gerakan money politic jelang Pilgub yang tinggal hitungan hari. Sudah semestinya, aktor “intelektual” penyebaran money politic ini segera ditangkap.

“Jumat (22/6) sore atau sekitar magrib saya dapat informasi ada tim sukses yang juga merupakan salahsatu mantan kepala daerah membagikan uang miliaran rupiah dan sembako di rumahnya. Harusnya informasi seperti ini, pihak terkait mengetahuinya. Lalu, Sabtu (23/6) di sebuah rumah di Menggala, Tulang Bawang hal serupa juga terjadi,” tuturnya.

Adapun uang itu lanjutnya diserahkan kepada beberapa orang yang merupakan ketua parpol atau anggota dewan serta aparatur kampung.

“Jadi mau apalagi, tangkap saja harusnya yang begini-begini. Banyak informasi yang masuk ke saya tentang asal-usul uang untuk money politik. Diserahkan oleh siapa kesiapa dan di hotel mana. Tangkap saja penanggungjawabnya. Ada beberapa mantan Bupati dan anggota DPRD, jadi mudah ditelusuri. Tidak perlu saya ungkapkan cagub mana. Masyarakat sudah tahu. Saya malah yakin, bawaslu atau polisi sudah lebih tahu dari saya,” tegas Alzier Dianis Thabranie.

Karenanya Alzier menghimbau para mantan bupati dan anggota DPRD itu untuk menyimpan saja uang yang sudah terlanjur dipegang. Sebab bila “picis” itu dibagi kepemilihpun sudah tidak terlalu berpengaruh. Kini masyarakat sudah cerdas dan pandai menentukan pilihan. Tidak akan mereka memilih calon yang dibelakangnya ada “bebongkong”nya.

“Apesnya nanti orang-orang yang dikasi “picis” dibawah akan ngaku dapat duit dari si A atau B, dari tim A. Ini bisa jadi bukti di sidang MK atau Bawaslu Pusat. Ini tambah bahaya, penjara menanti. Jadi waspada saja. Saya harus ungkapkan ini karena saya kasihan, mereka juga masih adik saya dan pernah jadi anak buah saya,” pesan salahsatu anggota Mustasyar PWNU Provinsi Lampung ini.(red/net)